Anak Legislator Kuasai SPPG, Demi Merah Putih Asal Gak Jadi Alat Bisnis
RN - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan hanya dikuasai DPR tapi anak legislator juga ikut bermain. Kabarnya anak itu mengelola puluhan SPPG.
Lalu gimana respon BGN?
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan mengenai mekanisme kemitraan dan pendirian dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
BERITA TERKAIT :Gubernur Pramono Resmikan Kampung Tanah Harapan, DPRD Kawal Pemerataan Pembangunan
Respons ini disampaikan setelah ramainya sorotan publik terhadap anak seorang legislator di Sulawesi Selatan yang tercatat mengelola hingga 41 SPPG.
Dadan menegaskan proses pendaftaran mitra pembangunan SPPG dilakukan secara terbuka melalui sistem daring dan tidak melibatkan penunjukan langsung.
“Pertama, pendaftaran menjadi mitra Badan Gizi membentuk SPPG hanya dilakukan melalui portal mitra, mitra.bgn.go.id. Kami tidak pernah tahu siapa yang mendaftar. Karena kami basisnya ada profesionalisme, kelengkapan dan juga kesanggupan. Pertama itu," ujarnya kepada awak media di Jakarta, dikutip Selasa (18/11/2025).
Ia juga menekankan BGN telah memiliki aturan ketat mengenai batasan jumlah SPPG yang boleh dikelola oleh sebuah yayasan.
"Yang kedua, Badan Gizi sudah menetapkan satu yayasan hanya boleh mengelola 10 untuk di provinsi yang sama. Kalau dia provinsi hanya lima. Jadi itu sudah dipastikan, kecuali yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan institusi," ucapnya.
Menurut Dadan, pihaknya sudah menetapkan pembatasan tersebut untuk memastikan pemerataan pembangunan SPPG. Namun ia kembali menggarisbawahi fokus utama BGN saat ini adalah mempercepat penyediaan akses MBG bagi anak-anak.
"Yang paling penting bagi saya, mereka yang membangun SPPG, siapa pun itu, itu adalah pahlawan Merah Putih kita," kata dia.
Dadan menyebut para pengelola SPPG sebagai pihak yang berperan langsung dalam percepatan implementasi hak anak mendapatkan makanan bergizi. Ia menyebutnya para pengelola SPPG sebagai pejuang Merah Putih.
"Mereka yang membangun SPPG, siapapun itu, itu adalah pahlawan Merah Putih kita yang mempercepat penyediaan sarana-prasarana di dalam mempercepat implementasi hak anak Indonesia di dalam mendapatkan makanan bergizi," lanjutnya.
Ia menilai kontribusi mitra sangat penting karena pembangunan melalui anggaran pemerintah berjalan lebih lambat dibandingkan partisipasi masyarakat dan lembaga.
"Karena dengan uang pemerintah, pembangunan berjalan lambat. Sekarang sudah ada 15.267. 100 persen kemitraan dan mereka yang mampu membangun," ucapnya.
Ketika ditanya mengenai langkah lanjutan atau kemungkinan penindakan terhadap ketidaksesuaian aturan pembatasan jumlah SPPG, Dadan memastikan tidak ada tindakan yang akan diambil.
"Tidak ada, kami hargai mereka. Mereka itu adalah pejuang Merah Putih kita," pungkasnya.
Bahkan isu legislator main SPPG juga ramai di Jabodetabek. "Slot DPR ini, lumayan juga walau untungnya kecil," tegas salah satu sumber tenaga ahli atau TA dari DPR yang namanya enggan disebutkan.
