Ledakan SMAN 72
Pramono Bantah Bullying, Publik Percaya?
RN - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akhirnya buka suara soal tragedi ledakan yang mengguncang SMAN 72 Jakarta Utara. Namun, pernyataannya justru memicu tanda tanya baru. Ia menampik isu perundungan (bullying) sebagai penyebab munculnya aksi nekat tersebut, usai berbincang langsung dengan dua siswa dari sekolah itu.
“Spekulasinya macam-macam, tapi teman-teman di SMA 72 sendiri sudah membantah. Tidak benar ada bullying,” ujar Pramono di sela acara Pengukuhan Pelajar Duta Tramtibum (PRABU) Jakarta 2025 di JIExpo, Kamis (13/11).
Pernyataan itu sontak menuai reaksi beragam. Banyak pihak menilai, pemerintah terlalu cepat menepis dugaan bullying tanpa riset mendalam. Padahal, sejumlah pakar pendidikan menilai, masalah kesehatan mental dan tekanan sosial di lingkungan sekolah Jakarta justru kerap diabaikan.
BERITA TERKAIT :DPRD DKI Jakarta Dorong Dinas Pendidikan Tingkatkan Pengawasan Di Lingkungan Sekolah
Pramono menegaskan, dirinya telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, untuk mendalami kasus ini dari sisi hukum dan mencari langkah pencegahan. Namun, publik menilai, langkah itu masih sebatas reaktif, bukan perbaikan sistemik atas budaya kekerasan di sekolah.
Tak berhenti di situ, politisi PDIP tersebut menduga bahwa pelaku justru terinspirasi dari tontonan video kekerasan, bukan karena faktor lingkungan sekolah.
“Saya yakin pasti itu karena terinspirasi, terpengaruh oleh apa yang dia tonton," ucapnya.
Meski mengakui bahaya konten negatif di dunia digital, Pramono lagi-lagi mengarahkan sorotan keluar, bukan ke dalam sistem pendidikan. Ia meminta Dinas Pendidikan untuk memperketat pengawasan tontonan siswa, tanpa membahas beban mental atau minimnya pendampingan psikologis di sekolah.
“Dampaknya sangat tidak baik. Tidak ada hubungannya dengan diskriminasi atau intoleransi,” tutupnya.
Namun, di tengah derasnya spekulasi publik, pernyataan Pramono justru dianggap sebagai bentuk defensif pemerintah daerah yang enggan membuka borok dunia pendidikan ibu kota, minim empati, lemah deteksi dini, dan abai pada suara korban.
