KDM Berburu Duit Rp 1,5 T Per Bulan Dari Warga Jawa Barat Dengan Gerakan 1.000
RN - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi cuek soal penolakan warga terkait program donasi sehari Rp 1.000 warga atau Gerakan Poe Ibu.
Program tersebut diyakni KDM sapaan akrab Dedi hanya bersifat ajakan dan imbauan sebagai bentuk rasa membangun kesetiakawanan masyarakat.
"Ini ajakan bagi RT, RW, desa, kelurahan, bupati, wali kota untuk bersama-sama warganya menyelesaikan problem sosial warga,” kata Dedi, ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Indramayu ke-489, di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Selasa (7/10/2025).
BERITA TERKAIT :Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) Oleh KDM, Warga Depok: Emang Jabar Mau Bangkrut?
Jawa Barat diketahui merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Pada 2025, menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik) tercatat jumlah penduduk mencapai 50,746 juta jiwa. Jika setiap satu orang menyumbang Rp 1.000 sehari, maka dana yang terkumpul menyentu Rp 50,476 miliar.
Jika dikalikan sebulan 30 hari maka uang terkumpul bisa mencapai Rp 1,514 triliun. Kemudian jika dihitung hanya berdasar per kepala keluarga sebesar Rp 1.000, maka dalam satu hari uang terkumpul sekitar Rp 13,695 miliar.
Jumlah KK (kepala keluarga) di Jabar berdasarkan data BPS 2025 mencapai 13,695 juta jiwa. Sehingga bila dikalikan dalam sebulan maka uang yang terkumpul bisa dapat Rp 410,850 miliar.
Namun Dedi menyatakan gerakan sehari seribu ini bukan berarti uang itu dikumpukan oleh gubernur. "Nah itu salah,” tegas Dedi.
Dedi menyatakan pengumpulan uang ini ada di tengah masyarakat. Misal, gerakan di sekolah-sekolah melalui kas kelas. Namun, seringkali pertanggungjawabannya tidak jelas.
“Makanya regulasinya akan saya atur agar pungutan itu dipublikasikan dengan baik. Misalkan kelas 3B, sumbangan dari kelasnya tiap bulan dapat Rp 200 ribu, diperuntukkan untuk A, untuk B, untuk C,” katanya.
Dedi meyakinkan uang yang terkumpul dari geakan Poe Ibu nantinya untuk menyelesaikan persoalan warga di tingkat pemerintahan yang lebih rendah.
Dengan demikian, tak ada lagi berita viral warga yang kesulitan karena semuanya telah terselesaikan di tingkat pemerintahan secara berjenjang.
Menurut Dedi, Gerakan Poe Ibu sesungguhnya bukanlah hal yang baru di tengah masyarakat Jawa Barat. Gerakan semacam itu sebelumnya telah ada, seperti misalnya tradisi beras perelek dan tradisi jimpitan.
Seperti diketahui, Gerakan Poe Ibu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu), yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada 1 Oktober 2025.
Melalui Gerakan Rereongan Poe Ibu, Dedi mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan Rp 1.000 per hari. Uang itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ketentuan ini memicu polemik karena ada pemahaman donasi ini wajib dan dipungut oleh pemerintah Jabar.
Salah seorang mahasiswa kampus swasta di Bandung Abel (20 tahun), misalnya, mengaku keberatan terkait surat edaran donasi sukarela Rp 1.000 untuk membiayai sektor pendidikan dan kesehatan secara mendadak.
Ia menilai seharusnya dana APBD Provinsi Jawa Barat dioptimalkan. "Masa dana APBD gak ada, tidak mencukupi sampai minta ke masyarakat meski secara sukarela," ucap dia saat ditemui, Selasa (6/10/2025).
