Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

BUMD DKI Ngaco Dan Masalah, Dari PAM Jaya, Pasar Jaya, Food Station Hingga Jakpro

RN/NS | Kamis, 04 September 2025
BUMD DKI Ngaco Dan Masalah, Dari PAM Jaya, Pasar Jaya, Food Station Hingga Jakpro
DPRD DKI Jakarta saat menemui pendemo di Kebon Sirih.
-

RN - Akhirnya massa mengepung Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakpus. Massa meminta kepada dewan agar menyetop anggaran rumah dinas Rp 78 juta hingga Rp 70 juta per bulan.

Massa juga meminta adanya audit menyeluruh BUMD yakni Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro. BUMD tersebut dinilai bermasalah dan ngaco.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sempat menerima audiensi massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI). Selain menuntut soal transparansi tunjangan dan Gaji DPRD, mereka juga menuntut keterbukaan BUMD yang ada di Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco berjanji akan menindaklanjuti keluhan terkait transparansi di BUMD. Menurutnya, selain bertugas mencari profit, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Baco akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif.

"Kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan, terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain," kata Baco dari Golkar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025).

"Kami minta transparansi dari DPRD. Apa saja yang sudah kalian nikmati dari pajak kami. Tunjangan kalian diduga melebihi dari DPR RI kawan-kawan. Maka gerakan ini akan terus kami kawal," kata orator demo.

Massa menuntut beberapa poin kepada DPRD DKI Jakarta. Inilah poin tuntutan massa:

1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar dari pada DPR RI.

2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.

BERITA TERKAIT :
DPRD DKI Jangan Ngibul, Pendemo Desak Potong Tunjangan Mewah & Audit BUMD