.png)
LSM dan Aktivis Jakarta Edu Visit ke IPA Mookevart dan Waduk Jatiluhur
RN - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis Jakarta melakukan Edu Visit ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kali Mookevart di Jalan Rusun Pesakih, Cengkareng, Jakarta Barat serta Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat.
Setibanya di IPA Mookevart, LSM dan aktivis Jakarta menyaksikan langsung pemanfaatan kecanggihan teknologi yang sudah diaplikasikan PAM Jaya untuk mengubah air baku menjadi air siap minum, bukan hanya sekadar air bersih.
IPA Mookervart mengimplementasikan dua teknologi kunci, yakni teknologi Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) dan teknologi Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO).
BERITA TERKAIT :Tarif Air Minum PAM JAYA Sangat Manusiawi, Upaya Pemerataan Akses Dan Keadilan Sosial
Target Program 100 Hari Tak Terpenuhi Gubernur DKI Jakarta Beri Punishment?
Teknologi MBBR menggunakan media PVA GEL sebagai tempat tinggal tambahan atau sebagai media untuk perkembangbiakan bakteri pengurai. PVA gel berupa butiran-butiran yang sangat kecil dan mempunyai porositas yang besar.
IPA Mookervart menggunakan teknologi ultrafiltrasi. Teknologi dengan proses filtrasi membran yang mirip dengan Reverse Osmosis menggunakan tekanan hidrostatik untuk memaksa air melalui membran semipermeabel. Ukuran pori dari membran ultrafiltrasi dan dapat menghasilkan air dengan kemurnian sangat tinggi.
Selain itu, PAM Jaya juga menggunakan teknologi Brackish Water Reverse Osmosis di IPA Mookervart. Teknologi ini merupakan teknologi pemurnian air yang menggunakan membran semipermeabel untuk menghilangkan ion, molekul, dan partikel yang lebih besar dari air minum. Teknologi BWRO inilah yang menjadikan pengolahan air baku dari sungai Mookervart menjadi air minum.
IPA Mookevart saat ini menjadi pemenuhan kebutuhan air bersih dan memenuhi standar untuk diminum di Rusunawa Pesakih dan Masjid Raya Hasyim Asy'ari.
Selanjutnya, rombongan LSM dan aktivis Jakarta melanjutkan Edu Visit ke Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat yang peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan Presiden RI, Soekarno.
Waduk dengan luas 4.500 kilometer persegi yang saat ini dikelola Perum Jasa Tirta II menjadi penyuplai utama air baku untuk diolah menjadi air minum bagi warga Jakarta diresmikan Presiden RI, Soeharto pada 26 Agustus 1967.
Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengatakan, Edu Visit ini menjadi bagian kampanye sosialisasi mengenai progres yang sudah dikerjakan perusahaan, khususnya untuk memenuhi cakupan layanan 100 persen bagi warga Jakarta.
"Saya juga sudah melapor kepada Pak Gubernur terkait perlunya membuka ruang komunikasi kepada publik seluas-luasnya, salah satunya melalui para aktivis senior di Jakarta ini untuk bisa membantu," kata Arief, Rabu (16/4).
Dia menegaskan, PAM Jaya juga tetap membutuhkan kritik, saran, dan pendapat untuk kemudian dapat mewujudkan mimpi Pak Gubernur menyelesaikan pemenuhan air bersih melalui jaringan perpipaan di Jakarta," ucapnya.
Menurut Arief, untuk memenuhi cakupan layanan 100 persen air bersih/minum bagi warga Jakarta bukanlah persoalan mudah. Namun demikian, Arief optimistis dengan adanya dukungan dan pendampingan dari seluruh stakeholder pekerjaan ini bisa dituntaskan.
Ia menambahkan, melalui Edu Visit ke Waduk Jatiluhur, LSM dan aktivis Jakarta bisa mengetahui secara langsung kondisi eksisting yang ada sebagai penyuplai 82 persen kebutuhan air bersih di Ibukota.
"Kemudian, dengan Edu Visit di IPA Mookevart, mereka juga bisa mengetahui bahwa airnya sudah siap minum. Artinya, teknologi yang digunakan PAM Jaya sudah semakin modern, tidak ketinggalan. Kita ingin terus lebih baik lagi," bebernya.
Ia berharap, LSM dan aktivis Jakarta yang memiliki jaringan luas serta dikenal dan berpengaruh di masyarakat dapat menjadi penyambung informasi yang sudah didapat.
Rencananya, Edu Visit juga akan dilakukan ke Waduk Karian dan juga turun langsung ke masyarakat. Sehingga, tidak hanya dari kaca mata media saja, memang fakta bahwa air itu sangat dibutuhkan dan PAM Jaya terus bekerja ekstra memenuhi itu.
"Saya ingin ini menjadi mouth to mouth, menjadi marketing komunikasi dan sosialisasi kita. Untuk itu, ke depan tentu akan ada program-program lain yang bisa disinergikan," imbuhnya.
Direktur Eksekutif Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (KPMI), Andi Wijaya atau akrab disapa Adjie Rimbawan menuturkan, Edu Visit ini sangat memberikan pencerahan bagi LSM dan aktivis mengenai sistem produksi atau mata rantai pemenuhan air bersih/minum bagi warga Jakarta.
"Air bersih atau air minum ini menjadi kebutuhan primer. Kita jadi tahu ada proses panjang dan tentu biaya produksi yang tidak sedikit," ungkapnya.
Adjie mengapresiasi progres kinerja PAM Jaya setelah melakukan pengelolaan secara penuh dan mewujudkan kedaulatan air di Jakarta
"Tentu kami sangat mendukung PAM Jaya memenuhi cakupan layanan 100 persen karena semua warga Jakarta berhak mendapatkan akses mudah air bersih/minum melalui jaringan perpipaan," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu atau akrab disapa Tompas mengaku sangat bersyukur pengelolaan air bersih di Jakarta sudah sepenuhnya dilakukan oleh PAM Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Melalui Edu Visit yang kami ikuti, dapat diketahui banyak perkembangan yang sudah dilakukan PAM Jaya di bawah kepemimpinan Pak Arief Nasrudin sebagai Direktur Utama. Saya melihat Pak Arief juga sangat kapabel, terutama dari sisi bisnis," paparnya.
Terkait penyesuaian tarif, Tompas menilai hal itu wajar saja. Apalagi, selama puluhan tahun tarif air PAM Jaya tidak mengalami kenaikan. Bahkan, meski sudah ada nilai kenaikan yang ditentukan, tarif itu masih lebih murah dari daerah lain di sekitar Jakarta.
"Terkait tarif ini tentu memiliki dua sisi. Pertama, jika naik jangan sampai membebani masyarakat. Kedua, kalau nanti tidak dinaikan justru membebani PAM Jaya karena tentu ada cost produksi yang harus ditanggung, air baku dari Waduk Jatiluhur ini juga kan harus membeli. Kalau karena itu PAM Jaya minus dan harus berhutang, tentu ini juga tidak baik untuk keberlangsungan perusahaan," tambahnya.
Tompas meminta agar DPRD DKI Jakarta dapat memberikan dukungan baik dari sisi pemikiran maupun regulasi agar PAM Jaya bisa terus survive.
"Legislatif di Jakarta juga harus memberikan solusi. Jangan sampai PAM Jaya berhutang hanya gara-gara tarif tidak bisa naik atau ditunda penerapannya," pungkas Tompas.
