RN - Aparatur Sipil Negara (ASN) bersorak. Mereka teriak lantaran pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ditunda.
"IKN belum siap, itukan ambisi Jokowi aja. Merdeka lah gak jadi pindah," ungkap seorang ASN di kementerian yang namanya enggan disebutkan, Sabtu (31/1).
Dia mengatakan, pemindahan tidak efektif lantaran IKN belum siap. "Belum siap, saya sudah ke sana dan masih berantakan," bebernya.
BERITA TERKAIT :Pindah bukan hanya urusan kerja, tapi kata dia, fasilitas rumah tinggal, rumah sakit hingga sekolah dan pasar juga belum jelas. "Terus gimana kita hidup," bebernya.
Sebelumnya ASN dijadwalkan pada Januari ini akan dipindah ke IKN. Keputusan itu tertuang dalam surat resmi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan. Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian," bunyi surat Kementerian PANRB yang diterbitkan 24 Januari lalu.
Surat itu menjelaskan bahwa penataan organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga (K/L) Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing K/L.
Begitu juga gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN masih dalam penyesuaian hingga akhir 2024 lalu karena adanya perubahan jumlah K/L.
Sementara itu, Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik (DAKIP) Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan memang ada penyesuaian pemindahan ASN ke IKN. Hal tersebut tak terlepas dari adanya perubahan organisasi dalam Kabinet Merah Putih.
"Penataan organisasi ini berpengaruh pada tugas dan fungsi organisasi, pengisian pejabat, ASN yang sebelumnya ditunjuk ternyata pindah organisasi, dll. Saat ini masing-masing K/L dalam proses konsolidasi internal," katanya.
Penundaan pemindahan ASN ke IKN sebelumnya juga sempat disampaikan Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono. Para abdi negara ditargetkan beralih kantor ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.
"Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12) lalu.