Dana Hibah Rp2 T Di Jabar Bakal Dikoreksi, Dedi Ceboki Kerja Amburadul RK  

RN - Dedi Mulyadi atau Kang Dedi tidak mau banyak gaya. Gubernur Jawa Barat terpilih ini akan tancap gas pasca dilantik pada 6 Februari 2025.

"Banyak persoalan yang harus segera dibenahi," kata Dedi saat menghadiri Rapat Pimpinan Pemprov Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/1/2025).

Seperti dalam rapim kali ini, menurut Dedi, menjadi hal yang penting dalam usaha untuk merealisasikan janji kampanye dan haruslah diimplementasikan organisasi perangkat daerah (OPD) di Jawa Barat.

BERITA TERKAIT :
Dapat Padmamitra Award 2024 Soal Stuting, BUMD Lain Harus Belajar Sama PAM Jaya?

---

Usai Dedi Mulyadi Teriak Bongkar, Pemprov Jabar Panik Soal Pagar Laut, Awalnya Ngaku Benar Kini Jadi Salah 

---

"Apa yang jadi prioritas? Yaitu kepentingan publik. Layanan dasarnya apa? Layanan pendidikan, gimana anak-anak Jabar sekolahnya minimal SMA, kemudian layanan kesehatan semuanya terlayani, dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit nggak boleh lagi ada antrean orang di Hasan Sadikin untuk dapat operasi sehingga setiap rumah sakit harus punya kemampuan sama. Infrastruktur nggak boleh ada jalan rusak, kemudian rakyat Jabar harus dapat pasokan listrik, harus kelar 140 ribu. Kemudian jaminan air bersih dan perumahan," jelas Dedi.

Dedi Mulyadi pun menyatakan akan menggeser anggaran daerah yang dianggap berada di pos yang kurang efisien (inefisien) termasuk hibah, hingga sekitar Rp2 triliun untuk belanja publik yang akan direalisasikan pada APBD Perubahan 2025. 

Terkait dana hibah, Dedi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya ada miss pengelolaan di mana ada admin yang menguasai sistem sehingga bisa memasukkan anggaran, memproses, dan mencairkan.

Sehingga ke depan, dia menekankan agar ke depan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jabar mengumumkan secara transparan anggaran dan kegiatan mereka pada masyarakat. 

"Nah ini kan ke depan harus segera ditertibkan, sehingga anggaran di Jabar itu terkontrol dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan yang paling utama mulai saat ini seluruh OPD akan mengumumkan jumlah anggaran dan jenis kegiatan kepada masyarakat," ucapnya.

Dedi mengatakan tidak akan menghilangkan dana hibah, namun akan dikoreksi karena pihaknya ingin memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti jalan provinsi harus selesai 100 persen dengan kondisi mulus dan tidak berlubang, terbangunnya Ruang Kelas Baru terutama jenjang SMA, penataan puskesmas dan rumah sakit, dan memastikan 140 ribu kepala keluarga teraliri listrik.

"Jadi kita tidak akan memprioritaskan hibah. Kita akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Fokusnya penyelesaian jalan provinsi, penyelesaian 140 ribu warga yang tidak punya listrik, dan menambah RKB baru untuk SMA terutama," kata Dedi.

Dedi Mulyadi juga berencana menggandeng mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk membenahi dan mengurusi transportasi dan kelautan di Jawa Barat. Keduanya bakal ditempatkan sebagai penasihat.

"Kita harus menggandeng orang yang ahli, pak Ignasius akan kita gandeng untuk sebagai penasehat di bidang transportasi," ucap Dedi sesuai bertemu Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Rabu (22/1/2025).

Dedi mengaku pada tanggal 1 Februari mendatang juga akan menemui Susi Pudjiastuti untuk meminta dirinya menjadi pakar di bidang kelautan. Ia menyebut Jawa Barat dikelilingi oleh laut.

Dedi mengaku akan mengundang banyak pakar untuk membangun Jawa Barat lebih maju ke depannya. Termasuk akan menggandeng Pak Gubernur Jabar Bey Machmudin di sektor birokrasi dan administrasi.