RADAR NONSTOP - Golput atau golongan putih adalah hak dan tidak melanggar. Hal ini ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Sistem pemilu kita itu hak, bukan kewajiban. Jadi kalau golput juga tidak melanggar apa-apa," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (6/2).
Sistem ini, lanjut JK, berbeda dengan Australia yang menerapkan denda bagi warganya yang tak memberikan hak pilih.
BERITA TERKAIT :Kominfo Kasih Trik Biar Ga Jadi Korban Pinjol Ilegal
Panen Dukungan: Aksi AMUK RI Bagi Bunga Mawar & Tanda Tangan di Kain Putih Panjang Ajak Masyarakat Bersatu Setelah Pilpres 2024
Lihat juga: Waspada Libur Panjang Buat Angka Golput Pemilu 2019 Meningkat
"Nah kalau di Australia itu kewajiban. You tidak datang, didenda AUD 100, jadi orang akan milih," katanya.
JK mengatakan munculnya fenomena golput tak lepas dari keapatisan para pemilih dalam pemilu 2019. Para pemilih golput ini umumnya berpikir bahwa pelaksanaan pemilu itu tak penting bagi mereka.
Hal itu, kata JK, serupa saat pemungutan suara menentukan status Inggris dalam Uni Eropa atau yang dikenal dengan Brexit.
"Golput itu bisa jadi kalau orang yakin bahwa ini akan menang, maka tidak datang pun akan menang juga. Itu terjadi juga di Brexit kemarin, atau bisa juga dia merasa ini tidak penting," terang JK.
JK meyakini pelaksanaan pemilu yang diadakan jelang libur panjang tak akan berdampak pada peningkatan jumlah pemilih golput.
Pemilu akan dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019. Sementara Jumat, 19 April 2019 merupakan hari libur Paskah. Pada Kamis, 18 April 2019 menjadi hari kejepit yang diteruskan Sabtu-Minggu pada 20-21 April 2019 merupakan hari libur.
