PPN 12 Persen Warisan Jokowi, Opung Luhut Stop Kegaduhan
RN - Rencana PPN 12 persen pada awal tahun 2025 menuai protes. Apalagi saat ini daya beli masyarakat sedang anjlok.
Meski kebijakan tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tapi kebijakan PPN 12 persen bakal diundur.
Kemungkinan kebijakan tersebut diundur diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. "Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini," kata Luhut di Jakarta.
BERITA TERKAIT :PPN 12 Persen, Apa Nonton Film Streaming (Netflix) Naik Juga?
Menurut Luhut, pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat melalui bantuan sosial ke kelas menengah. Hal ini dilakukan sebelum penerapan kenaikan PPN menjadi 12% dilakukan.
"PPN 12% sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah," ujarnya.
Lebih lanjut, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sebagai bantalan dalam penerapan PPN 12%, tidak akan berupa bantuan langsung tunai (BLT), melainkan subsidi energi ketenagalistrikan.
