Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

APBN Kurang Rp 300 Triliun, Prabowo Cuma Dapat Ampas?

RN/NS | Kamis, 10 Oktober 2024
APBN Kurang Rp 300 Triliun, Prabowo Cuma Dapat Ampas?
Prabowo dan Jokowi.
-

RN - Prabowo disebut-sebut cuma dapat ampas. Di tahun pertama pemerintahannya, APBN 2025 sudah diketok. 

Apesnya, APBN yang ditetapkan sebesar Rp 3.600 triliun dinilai masih kurang. Kekurangan mencapai Rp 300 triliun.

Di tahun awal pemerintahan, Prabowo perlu anggaran lebih besar untuk menggeber pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5,8-5,9% tahun depan. Dengan demikian, pemerintah punya batu loncatan untuk bisa mencapai pertumbuhan 8%.

BERITA TERKAIT :
Kurang 160 Ribu Dokter Spesialis, Prabowo Minta India Bantu Indonesia
Sudah Gak Corona Lagi, DPRD DKI Cari Tempat Rapat Yang Cihuy Bahas RAPBD 2025

Menurut Ekonom Senior sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Dradjad Wibowo pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan anggaran besar untuk mendukung banyak program, termasuk menggenjot pertumbuhan.

"Bahkan untuk tahun 2025 kita itu masih kekurangan sebenarnya. Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan sekarang itu kan untuk belanja negara sekitar Rp 3.600 triliun. Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu nggak cukup," kata Dradjad, dalam forum diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Sebagai informasi, di APBN 2025 tercatat anggaran belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Namun, menurut Dradjad, nilai sebesar itu masih kurang.

"Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp 300 triliun. Terus bagaimana kita bisa dapat duit Rp 300 triliun? Sementara APBN 2025 itu 45% dari pendapatan negara itu habis untuk debt service (pembiayaan utang)," ujarnya.


Drajad menambahkan salah satu solusinya ialah melalui Badan Penerimaan Negara (BPN). BPN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Di sisi lain, BPN mengusung tiga unsur transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan dengan membangun strukturnya.

Kedua, transformasi teknologi salah satunya dengan mengurangi face to face meeting antara tax payers dengan pekerjaan pajak. Lalu

ketiga, transformasi kultur. Menurutnya, hal Ini yang paling sulit dilakukan. Meski begitu, menurutnya teknologi bisa menjadi solusi transformasi kultur ini.

"Sebagian besar memang bertanya. Apa dengan BPN itu sudah otomatis akan naik? Tidak. Tapi kita harus lakukan itu sebagai trigger untuk memicu buat transformasinya," ujar Dradjad.