Investasi IKN Meleset, Jokowi Tinggalkan Masalah Buat Prabowo 

RN - Investasi yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara anjlok. Investasi hingga saat ini baru mencapai Rp58 triliun atau masih jauh dari target Rp100 triliun.

IKN akan menjadi pekerjaan rumah atau PR berat buat Prabowo. Sementara Jokowi mengatakan sebetulnya sudah banyak investasi yang masuk, namun pemerintah menyeleksi dengan ketat. 

Sehingga ia tetap yakin target bisa tercapai sampai akhir tahun. "Ya harus tetap optimis, karena yang masuk itu sedemikian banyaknya itu perlu diseleksi. Serius ndak? Kalau serius baru diberi peluang," ujarnya usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Selasa (8/10).

Kepala Negara ini menekankan banyak banget investor yang mau masuk ke IKN. Hanya saja Indonesia tidak mau sembarangan menerima.

"Kita memang memilih. Jadi nggak semua boleh masuk, nggak semua boleh investasi, harus diseleksi," imbuhnya.

Karena proses seleksi yang ketat ini, makanya realisasi investasi yang masuk baru setengah lebih dari target. Kendati, ia menilai dana tersebut sudah cukup besar.

"Memang bener baru Rp58 triliun, tapi angkanya udah gede banget, duit gede lho Rp58 triliun," pungkasnya.

Jadi Beban 

Pembangunan IKN dinilai beberapa ahli keuangan telah membebani duit negara. Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN sebesar Rp466 triliun. 

Berdasarkan situs resmi IKN, dari jumlah tersebut, pembiayaan dari APBN ditetapkan sebesar Rp89,4 triliun atau setara 19,18% dari total dana yang dibutuhkan. 

Kemudian, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan swasta ditargetkan sebesar Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD sebesar Rp123,2 triliun.

Adapun, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan sebesar Rp75,5 triliun untuk 2022 hingga 2024.

Pemerintah telah merealisasikan anggaran pembangunan IKN pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Kemudian pada APBN 2023 tahun ini dialokasikan sebesar Rp29,4 triliun dan Rp40,6 triliun dalam Rancangan APBN 2024.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penyaluran anggaran untuk pembangunan IKN dari APBN tahun ini telah mencapai Rp13 triliun per Oktober 2023, atau setara dengan 44,37% dari pagu anggaran tahun ini. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21/2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, disebutkan IKN bisa mendapatkan pendanaan berupa pemberian tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan melalui Badan Usaha Otorita IKN (OIKN). 

Selain itu, beleid ini juga mengatur terkait dana transfer daerah yang bisa difungsikan untuk kegiatan pembangunan, dan pemindahan IKN, juga untuk penyelenggaraan Pemda Khusus IKN, yang berasal dari APBN. 

Undang-Undang Nomor 21/2023 pun memperbolehkan OIKN menarik pinjaman dari luar negeri, dan Pemerintah Pusat bisa memberikan jaminan atas pembiayaan utang yang dilakukan OIKN.