Mengkritik Jokowi Berakhir Pilu, Demokrasi Yang Terkikis
RN - Aksi pembubaran acara diskusi Forum Tanah Air berakhir anarkis. Sekelompok orang menggeruduk acara di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9).
Diskusi itu dihadiri oleh sejumlah tokoh, Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, M. Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah, Sunarko. Kemudian Tata Kesantra dan Ida N Kusdianti, Ketua dan Sekjen Forum Tanah Air.
Diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai kericuhan. Aksi tersebut tentunya menodai demokrasi yang digaung-gaungkan saat Reformasi 98.
BERITA TERKAIT :Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?
Kebebasan berpendapat yang menjadi moto perjuangan reformasi ternoda dan harus dihentikan.
"Tidak terlalu jelas pesan yang mereka sampaikan, kecuali mengkritik para narasumber yang diundang dan membela rezim presiden Jokowi," kata Din Syamsudin yang menjadi pembicara acara tersebut.
Tak berapa lama, acara pun dibatalkan dan hanya menjadi konferensi pers. Dalam konferensi pers itu, para pembicara mengecam tindakan brutal kelompok massa dan menyayangkan aparat keamanan yang tidak menjaga kegiatan tersebut.
Sementara itu, Kapolsek Mampang Prapatan Komisarirs Edy Purwanto mengatakan pengamanan sejak awal sudah dilakukan petugas di lokasi. Pengamanan ini dilakukan karena tiba-tiba ada acara aksi di depan hotel sebelum acara diskusi digelar.
Menurut Edy, saat pihaknya melakukan pengamanan tiba-tiba masuk laporan ada sekelompok orang yang masuk lewat pintu belakang. Namun dia juga tidak tahu sejak awal di dalam ada agenda apa.
"Kami tidak tahu karena memang kegiatan di dalam juga apa kami tak tahu karena tak ada pemberitahuan ke polsek atau Polres terkait kegiatan," katanya.
Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idhal menyebut telah mengidentifikasi sejumlah pelaku yang membubarkan paksa acara tersebut.
"Sudah kita identifikasi dan ketahui nama-nama pelakuknya, akan segera kita tangkap dan proses hukum. Ada 10 orang," katanya.
