RN - Pertemuan Megawati dan Prabowo bakal digelar. Soal waktu sudah ada kepastian dan akan bertemu sebelum pelantikan.
Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan bahwa Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri akan bertemu sebelum pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI 2024-2029.
Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024.
BERITA TERKAIT :Kurang 160 Ribu Dokter Spesialis, Prabowo Minta India Bantu Indonesia
Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
"Pak Prabowo tentu mengajak semua kelompok, termasuk ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Ibu Megawati dalam waktu dekat, pasti sebelum Pak Prabowo dilantik," kata Dahnil saat ditemui usai acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).
Dahnil menyebutkan nantinya Prabowo dan Megawati bakal berdiskusi mengenai berbagai agenda ke depan yang akan dijalankan seputar pembangunan Indonesia. Terkait posisi PDIP yang belum diketahui akan berada di dalam atau di luar pemerintahan, dirinya menilai hal tersebut merupakan permasalahan lain lantaran Prabowo pada utamanya menginginkan adanya persatuan.
"Intinya sejak awal Pak Prabowo ingin semua kelompok bisa bersama-sama membangun Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengungkapkan keputusan untuk bertemu dengan presiden terpilih Prabowo tergantung sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Sampai saat ini, saya harus jujur. Sampai kemarin, tadi saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny dengan teman-teman, belum ada," kata Eriko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/9).
Menurut dia, keputusan untuk melakukan pertemuan dengan Prabowo merupakan hak prerogatif kebijaksanaan dari Megawati. Selain itu, dia menjawab pertanyaan wartawan apakah pertemuan itu nanti akan membuat posisi PDIP menjadi koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Eriko menegaskan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan.
"Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul, ya, Bung Rony, yang paham hukum ini. Tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi," ujar Eriko.
