RN - Pasca dilantik menjadi Presiden pada bulan Oktober, Prabowo harus kerja cepat. Karena prediksi ekonomi sepertinya melambat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden terpilih Prabowo,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Senin.
BERITA TERKAIT :19,9 Ribu Ibu Hamil Kurang Energi, Sri Mulyani Sebut Anggaran Kesehatan Rp187,5 T
Prabowo Lebih Jago Dari Jokowi, Sekali Gebrak Bawa Rp156,5 Triliun Dari China
Salah satu perkembangan yang dilaporkan adalah pelaksanaan serta outlook APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024 di bawah kepemimpinan presiden terpilih.
Dengan demikian, Prabowo sebagai calon presiden berikutnya mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan.
Laporan berikutnya yakni mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) di DPR dan arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.
“Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam pemerintahan baru 2024-2029,” ujar Sri Mulyani.
Untuk diketahui, postur sementara APBN 2025 sesuai kesepakatan terakhir antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yaitu defisit Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun.
Terdapat perubahan nilai pendapatan negara dan belanja negara dari yang diumumkan saat Nota Keuangan pertengahan Agustus lalu karena kenaikan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan belanja pemerintah pusat (BPP) masing-masing Rp8,2 triliun.
Dengan demikian, PNBP tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun dari Rp505,4 triliun, sedangkan BPP menjadi Rp2.701,4 triliun dari Rp2.693,2 triliun.
Sementara asumsi dasar ekonomi makro 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7 persen, nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.
Adapun sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5-5 persen, kemiskinan 7-8 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia (IMM) 0,56, nilai tukar petani (NTP) 115-120, serta nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.
