RN - Presiden terpilih Prabowo Subianto belum menutup pintu koalisi. Dia mengatakan masih menunggu partai politik lain yang hendak bergabung ke koalisi pendukung pemerintahannya.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 20 Oktober.
Diketahui hingga kini yang belum resmi diajak gabung adalah PDIP dan PKS. Sementara NasDem dan PKB sudah dipastikan akan berkoalisi dengan Prabowo.
BERITA TERKAIT :Kurang 160 Ribu Dokter Spesialis, Prabowo Minta India Bantu Indonesia
Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
"Sekarang aku nunggu mana yang mau gabung lagi?" kata Prabowo dalam pidatonya di penutupan Kongres III NasDem, Jakarta, Selasa (27/8).
Ia pun mengaku tak masalah apabila dianggap membangun koalisi sangat gemuk di pemerintahan bersama Gibran. Menurutnya, Indonesia negara sangat besar, sehingga membangunnya pun membutuhkan kekuatan yang besar pula.
"Bangsa kita besar, bangsa Indonesia itu sama dengan Eropa Eropa berapa 28 negara, kita satu negara," tuturnya sambil mengindikasikan masih membuka pintu bagi partai-partai lain bergabung dalam pemerintahan.
Usai Pilpres 2024, mayoritas partai politik menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Partai NasDem, PKS, dan PKB yang di Pilpres 2024 lalu mengusung Anies-Cak Imin telah menyatakan dukungan ke Prabowo-Gibran.
Lalu, PPP dan Perindo yang di pilpres lalu juga berseberangan dengan Prabowo-Gibran karena mengusung Ganjar-Mahfud telah menyatakan dukungannya.
Selain parpol di luar Koalisi Indonesia Maju, pendukung Prabowo-Gibran di KIM juga sudah cukup banyak, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Prima, Gelora, dan Garuda.
Sehingga, PDI Perjuangan menjadi partai yang masih berada di luar koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Pada Mei 2024, politikus PDIP Aria Bima mengungkap sejumlah alasan partainya hingga saat ini belum mengumumkan sikap untuk berada di dalam atau luar pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bimo, sapaan akrabnya, mengatakan PDIP tak akan menjadi oposisi. Namun, PDIP akan menjadi kekuatan penyeimbang atau check and balances di parlemen atau legislatif.
"Kenapa juga PDI Perjuangan sekarang tidak memutuskan sebagai partai oposisi, tapi partai penyeimbang dan penguatan di fungsi checks and balances di legislatif," ucap Bimo di kompleks parlemen, Kamis (29/5).
