Anies Dijegal Makin Nyata, Sekjen PDIP Sudah Dapat Manuver KIM Plus
RN - Jegal Anies Baswedan bukan cuma gosip. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya menerima laporan upaya untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Hasto mengaku dirinya menerima laporan adanya upaya penjegalan Anies. "Ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto saat menemani Megawati Soekarnoputri mengunjungi pameran di Galeri Nasional (Galnas) Jakarta, Kamis (8/8).
Hasto mengkritik pihak yang melakukan upaya tersebut. Menurut dia, hal itu semakin menunjukkan iklim demokrasi yang tidak sehat.
BERITA TERKAIT :Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
Hari Tenang, Pramono Dan Ridwan Kamil Jangan Bikin Gaduh
"Dan siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat," kata Hasto.
PDIP, kata dia, akan terus mengawal agar proses kontestasi pilkada berjalan dengan sehat dan tidak ada upaya menghadap pihak-pihak tertentu kepada siapapun atau kader mana pun. Menurut Hasto, semua orang memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan.
"Itu yang kami harapkan sehingga kehidupan demokrasi harus kita perjuangkan bersama-sama dan di Jakarta itu harus menampilkan suatu konstestasi yang menarik," katanya.
Namun, Hasto belum berbicara tegas soal peluang pihaknya untuk mendukung Anies. Sebab, kabar itu sejauh ini baru sebatas sinyal dan belum terjadi.
"Ya ini kan baru sinyalemen, faktanya kan belum terjadi. Sehingga kami terus mencermati hal tersebut dan terus berdialog agar di Jakarta tersajikan konstestasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia telah menepis tudingan KIM ingin menghambat laju Anies maju di Pilkada Jakarta 2024.
Doli berkata bahwa partainya tak kuasa untuk menghambat pihak tertentu maju di Pilkada. Apalagi, setelah sekian lama Golkar kata dia baru kembali mendapat kursi pimpinan di DPRD DKI Jakarta dengan 10 kursi.
"Jadi tidak ada niat sedikitpun kami mau ada pretensi mau buat kotak kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu," kata Doli di kantor pusat partainya, Jakarta, Kamis (8/8).
Sekjen PAN Eddy Soeparno pun menegaskan KIM tak merancang skenario calon tunggal untuk berhadapan dengan kotak kosong di pilkada serentak 2024.
"Kita tidak ada desain khusus ya untuk kita menciptakan kotak kosong di manapun," kata Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (7/8).
Eddy berpendapat fenomena kotak kosong itu bisa terjadi karena seluruh parpol sepakat mengusung calon yang sama dengan berbagai pertimbangannya masing-masing.
Ia berpendapat fenomena melawan kotak kosong itu juga merupakan bagian dari demokrasi di Indonesia.
