Eka Widyani Latief: Dana Hibah Kota Bekasi Harus Transparan

RN - Penyaluran dana hibah harus tepat sasaran dalam penggunaannya. Sebab, dana hibah itu untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Hal ini ditegaskan anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Eka Widyani Latief. Dia meminta agar transparansi penyaluran dana hibah dan tepat sasaran dalam penggunaannya.

Menurut Eka, salah satu fokus utamanya adalah terkait pembangunan infrastruktur fisik, termasuk saluran dan alokasi dana hibah. Jumlah dana hibah yang dialokasikan masih tergolong minim, menyulitkan upaya pemberdayaan masyarakat.

"Belum jelasnya penggunaan dana hibah serta kurangnya transparansi dalam penyalurannya juga menjadi perhatian serius kita," ujar Eka yang merupakan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Eka juga menggarisbawahi pentingnya kunjungan dan dialog langsung dengan masyarakat untuk memahami aspirasi masyarakat secara lebih mendalam.

"Anggota DPRD yang baru diharapkan dapat lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai dengan hasil Pemilu,” imbuhnya.

Pembangunan Merata 

Eka Widyani Latief juga mendorong agar pembangunan di lingkungan merata sesuai dengan prioritas ditiap wilayah. Keluhan seperti ini oleh Pengurus lingkungan terdengar hampir merata di tiga Kecamatan Daerah Pemilihan (Dapil) nya, yakni Mustikajaya, Rawalumbu dan Bantargebang.

Secara umum, ia melihat masyarakat selama ini aktif dalam proses perencanaan pembangunan. "Itu rata di tiga Kecamatan ya, rata-rata (menyampaikan) kita sudah mengajukan di Musrenbang bertahun-tahun," katanya.

Menurutnya, ada beberapa kemungkinan usulan pembangunan di berbagai lingkungan tidak kunjung terealisasikan, mayoritas adalah pembangunan fisik. Salah satunya, dimungkinkan Pemerintah Kota (Pemkot) memiliki banyak program pembangunan non fisik yang sedang dikerjakan.

Meskipun demikian, kata Eka, pembangunan sedianya bisa dilakukan secara merata, hingga semua lingkungan masyarakat mendapat giliran. "Jadi memang ada penataan lagi, penataan dalam pemahaman membangun bersama itu seperti apa," katanya.

Pembangunan di semua lingkungan masyarakat sedianya bisa dilakukan dengan perencanaan yang matang, baik melalui Musrenbang maupun aspirasi anggota DPRD. 

"Dengan begitu, laju pembangunan di lingkungan masyarakat akan berjalan lebih cepat. Dalam hal ini, Pemerintah seharusnya memiliki data pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun di berbagai wilayah. Salah satunya terkait dengan pembangunan jalan, diperlukan buku induk guna mengidentifikasi usulan pembangunan pada jalan lingkungan yang rusak beserta kategori kerusakannya," tegasnya.

"Misal jalan A bulan ini dibangun, terus beberapa bulan selanjutnya sudah rusak lagi, waiting listnya kan ada jalan-jalan lain, jadi jangan jalan ini lagi yang dibangun. Terus ada lagi standar urgent nya, bahwa jalan A itu kenyataannya rusak,” tambahnya.

Lebih lanjut menurut Eka juga, dibutuhkan sistem yang mampu mendeteksi setiap usulan yang diajukan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD ini dinilai dapat mendorong pemerataan pembangunan, hingga mencegah double anggaran pada tiap pembangunan infrastruktur di lingkungan masyarakat. (Adv/Setwan)