Pelayanan Puskesmas & Rumah Sakit Tipe D Kota Bekasi Harus Ditingkatkan Lagi
RN - Peningkatan kualitas kesehatan terus berubah. Ke depan, pelayanan kesehatan harus lebih maksimal.
Hal ini dikakatan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah. Dia mengatakan dari 2019 - 2024 orientasi khususnya Kesehatan banyak yang berubah, baik dari fasilitas sarana maupun prasarana.
"Apalagi saat Kepemimpinan Bapak Tri Adhianto Pemerintah Kota Bekasi menjadi salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia yang mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2023. Penghargaan ini diberikan, karena Kota Bekasi dinilai sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan (UHC). Namun harapan kita Puskesmas, Rumah Sakit Tipe D yang ada perlu meningkatkan lagi pelayanannya ke masyarakat," ujar Rudy saat ditemui di Gedung DPRD Kalimalang.
BERITA TERKAIT :19,9 Ribu Ibu Hamil Kurang Energi, Sri Mulyani Sebut Anggaran Kesehatan Rp187,5 T
Sutet Ditolak Warga Tanjung Priok, PLN Asal Bangun Sebelum Sosialisasi
Bahkan, kata Rudy, Kota Bekasi tercatat menjadi Daerah dengan prevalensi atau jumlah keseluruhan kasus stunting terendah di Jawa Barat. Prevalensi stunting di Kota Bekasi di tahun 2023 sebesar 2,99 persen. Angka itu merujuk pada metode penghitungan elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) Kementerian Kesehatan. Merujuk Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting Kota Bekasi mencapai 10,3 persen.
Hanya, kata Rudi, Pendidikan kita yang belum maksimal. Setiap tahun Kota Bekasi mengambil peningkatan jumlah siswa yang lulus Sekolah Dasar (SD) dan ingin masuk ke jenjang SMP namun kuota yang lulus tidak cukup menampung sekolah SMP Negeri yang ada saat ini.
"Makanya Pemerintah Kota Bekasi perlu membangun Sekolah agar di Setiap Kelurahan ada, baik Swasta maupun Negeri. Kita pernah mengajukan, namun terbentur dengan keterkaitan lahan. Selain itu, juga perlu adanya penambahan Guru pengajar dan kesetaraan para Guru juga mesti lebih diperhatikan. Untuk sekolah Swasta yang ada juga kita harapkan lebih meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana serta Guru pengajar," imbuh Rudy.
Bicara pembangunan, lanjut Rudy, sebagai Kota Penyanggah Ibu Kota DKI Jakarta, pembangunan Kota Bekasi cukup signifikan kemajuannya.
"Namun, masih banyak yang tetap perlu kita benahi dan tambahin," ujarnya.
Disinggung soal masalah pengangguran mana saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) serius yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Bekasi. Betapa tidak, tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat. Menilik data terakhir Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bekasi ada sekitar 140.170 jiwa warga menganggur, paling besar lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di 2023, Rudy mengatakan Dinas Ketenagakerjaan harus lebih kreatif, membuka diri dalam menangani perihal ini.
"Disnaker harus bisa lebih aktif, seperti melakukan, mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan, mendorong sektor wirausaha di masyarakat seperti UMKM, mengadakan program magang dan praktik kerja, engadakan Bursa Kerja (Job Fair), menciptakan program transmigrasi," tegasnya.
Rudy berharap, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024 akan habis, di 2025 kita berharap agar Pendidikan lebih ditingkatkan lagi seperti pembangunan gedung Sekolah agar di setiap Kelurahan kita miliki, karena dari 56 Kelurahan masih ada yang belum memiliki Gedung Sekolah.(Adv/DPRD)
