DKI Berubah DKJ, Jokowi Ngaku Belum Siap, Sekda Sebut Pekan Depan, Mana Yang Benar? 

RN - Simpang siur soal status Jakarta dari DKI menjadi DKJ masih simpang siur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) awalnya mengaku batal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Juli 2024, sebagaimana rencana awal. 

Pembatalan pindah kantor ini terkait kesiapan fasilitas dasar. Tapi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono memprediksi keppres soal IKN akan terbit pada pekan ini atau pekan depan.

Diketahui, Jokowi menegaskan baru akan pindah ke IKN ketika fasilitas dasar, seperti listrik dan air bersih sudah siap. Jokowi malah balik mempertanyakan kesiapan fasilitas di ibu kota anyar tersebut.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Jokowi juga belum bisa memastikan kapan keputusan presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN diterbitkan.

Orang nomor satu di Indonesia itu cuma menyebut Keppres bisa saja diterbitkan sebelum HUT Indonesia ke-79. Akan tetapi, Jokowi tak menutup kemungkinan beleid itu baru terbit setelah presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dilantik pada Oktober mendatang.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," tutupnya.

Lalu, Sekda DKI Joko Agus Setyono memprediksi keppres soal IKN akan terbit pada pekan ini atau pekan depan.

Jika keppres diteken Jokowi maka otomatis, Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ.

"Feeling saya nih Bapak/Ibu sekalian, minggu-minggu ini atau minggu depan Keppres tentang pemindahan Ibukota akan dikeluarkan. Feeling pak," kata Joko dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara daring, Selasa (9/7).

Joko mengatakan Keppres pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di Pulau Kalimantan itu harus diteken sebelum upacara peringatan HUT ke-79 RI yang akan digelar di IKN Nusantara pada 17 Agustus mendatang.

"Karena rencana upacara 17 Agustus akan dilaksanakan di IKN ya. Sebelum resmi menjadi Ibukota, tentunya Keppres harus dikeluarkan," ujarnya.

Sindiran pedas diucapkan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Dia menyebut pernyataan Jokowi yang tak mau terburu-buru untuk keppres IKN. 

Menurutnya, ambisi Jokowi yang sejak awal rencana pemindahan IKN dalam waktu dekat sudah terlalu memaksakan.

"Jadi, ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," kata Djarot di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai pemindahan Ibu Kota bukan hal mudah, termasuk rencana untuk menggelar peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada tahun ini.

Djarot juga mengkritik sejumlah fasilitas dasar yang hingga kini juga belum siap, seperti listrik dan air. Kondisi itu, katanya, disebabkan karena proyek pengerjaan yang terlalu tergesa-gesa.

"Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," kata Djarot.

Dia juga mengaku optimis IKN bisa dikebut pemerintahan mendatang. Apalagi, ke depan pemerintah terpilih juga punya fokus program sendiri lewat makan siang gratis.

"Belum lagi sudah disedot dengan anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp70 triliun ya, jadi jangan berharap," kata Djarot.