Pembongkaran Lapak Puncak Bogor Untuk Rakyat Apa Kepentingan Pengusaha?
RN - Pemilik lapak di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat yang kena bongkar bingung. Sebab, pembongkaran itu dilakukan terkesan ada kepentingan pengusaha.
"Saya mau cari makan di mana, lah kami rakyat kecil cuma cari makan," keluh pedagang yang lapaknya dibongkar.
Pembongkaran tahap pertama di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selesai digelar. Pembongkaran tersebut dilakukan mulai area Taman Safari hingga sekitar Gunung Mas, tepatnya di Gantole.
BERITA TERKAIT :Diapit Dua Gunung, 24 Kecamatan Di Kabupaten Bogor Rawan Longsor Dan Banjir
Bogor Sudah Dilanda Bencana, Puluhan Rumah Rusak Dan Longsor Di Mana-Mana
"Untuk pembongkaran tahap pertama sudah cukup, dari Gantole sampai Taman Safari. Kurang lebih 331 (bangunan yang dibongkar)," kata Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Bogor, Rhama Kodara, kepada wartawan, Selasa (25/6/2024).
Rhama mengatakan pembongkaran tahap kedua nantinya akan dilakukan mulai dari area Gantole hingga ke Warpat.
"Nanti tahap keduanya dari DPKPP (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan) sudah melimpahkan ke kita itu berarti dari mulai Gantole sampai ke Warpat," ucapnya.
Rhama belum bisa memastikan kapan pembongkaran tahap kedua dilakukan. Sebab, katanya, Satpol PP menunggu surat keterangan dari DPKPP terkait dengan bangunan liar atau tak berizin.
Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, sebelumnya menegaskan penertiban dilakukan untuk memanfaatkan rest area di Gunung Mas yang telah selesai dibangun.
"Yang namanya penolakan itu biasa, ini sebenarnya bukan penggusuran tetapi penertiban, penataan kawasan Puncak Bogor. Terutama sepanjang jalur ini, karena pemerintah pusat telah menyiapkan rest area dengan anggaran yang cukup fantastis, tapi tidak dimanfaatkan selama ini," kata Asmawa kepada wartawan di Puncak.
"Pedagang yang tidak memiliki izin di sepanjang jalur Puncak ini memang harus dipindahkan, ditata di rest area," lanjutnya.
Selain itu menurut Asmawa, masih ada sekitar 80 pedagang yang menolak untuk direlokasi. Pedagang yang setuju, lanjutnya, ada sekitar 300.
"Masalah ada yang kontra wajar, tetapi itupun kurang lebih hanya 80 pedagang hari ini. Tetapi ada kurang lebih 300 pedagang yang sudah menaruh kontrak untuk menempati ini. Jadi porsinya 70 persen semuanya setuju," katanya
