Bupati Sidoarjo Sudah Tersangka, Tapi Gus Muhdlor Belum Dibui
RN - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sudah jadi tersangka. Tapi KPK belum menahan politisi PKB yang biasa disapa Gus Muhdlor itu.
Gus Muhdlor resmi ditetapkan sebagai tersangka baru terkait dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan, melalui analisa dari keterangan para saksi, termasuk para tersangka dan juga alat bukti, tim penyidik akhirnya menemukan peran dan keterlibatan pihak lain.
BERITA TERKAIT :Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor
OTT Mau Dihapus, Yang Sumringah Malah DPR Dan Langsung Tepuk Tangan
"Atas temuan itu, dari gelar perkara yang dilakukan, disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum, karena diduga menikmati aliran sejumlah uang," kata Ali, Selasa (16/4).
Namun, sambung dia, KPK belum dapat menyampaikan spesifik identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, peran dan sangkaan pasalnya, sampai alat bukti dipenuhi tim penyidik.
"Tapi kami mengkonfirmasi pertanyaan media, betul tersangka baru itu menjabat bupati di Sidoarjo periode 2021 sampai saat ini. Perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan bertahap pada publik," pungkas Ali.
Gus Muhdlor sendiri sebelumnya telah diperiksa tim penyidik sebagai saksi, Jumat (16/2), setelah sempat mangkir dari panggilan tim penyidik.
Dalam perkara ini KPK telah menetapkan dua tersangka. Pertama, Siska Wati (SW), Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Pemkab Sidoarjo, yang terjaring tangkap tangan KPK pada Kamis (25/1).
Dari perkembangannya, KPK kembali menetapkan tersangka kedua, yakni Ari Suryono (AS), Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo. Ari ditahan KPK pada Jumat (23/2).
Dalam perkaranya, Ari memerintahkan Siska menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD, sekaligus besaran potongan dari dana insentif yang diperuntukkan bagi kebutuhan Ari, dan lebih dominan bagi kebutuhan Bupati. Besaran potongan antara 10-30 persen, sesuai besaran insentif yang diterima.
Agar terkesan tertutup, Ari memerintahkan Siska agar teknis penyerahan uangnya dilakukan secara tunai, dikoordinir setiap bendahara yang telah ditunjuk yang ada di 3 bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.
Ari aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif kepada Bupati Gus Muhdlor melalui beberapa orang kepercayaan Bupati.
Khusus pada 2023, Siska mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp2,7 miliar.
Belum Lapor Harta
Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK, Gus Muhdlor terakhir melaporkan harta kekayaannya pada periode 2022, sedangkan LHKPN 2023 belum muncul.
Pada LHKPN 2022, Gus Muhdlor memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp1.735.500.000 (Rp1,7 miliar), terdiri dari tanah dan bangunan seluas 247/200 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo hasil sendiri seharga Rp1.020.500.000. Ada juga tanah seluas 1.193 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo hasil sendiri seharga Rp715 juta.
Selanjutnya, Gus Muhdlor juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp183,5 juta, terdiri dari mobil Honda Jazz tahun 2011 hasil sendiri seharga Rp175 juta, dan motor Honda Beat tahun 2014 hasil sendiri seharga Rp8,5 juta.
Kemudian, Gus Muhdlor juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp3,68 miliar, surat berharga sebesar Rp900 juta, kas dan setara kas sebesar Rp1.646.717.180.
Sehingga, harta yang dimiliki Gus Muhdlor adalah sebesar Rp8.145.717.180 (Rp8,1 miliar). Akan tetapi, Gus Muhdlor tercatat memiliki utang, yakni sebesar Rp3.370.127.516 (Rp3,37 miliar).
Sehingga, total harta kekayaan Gus Muhdlor setelah dikurangi utang adalah sebesar Rp4.775.589.664 (Rp4,7 miliar).
