Orang Betawi Minta Jatah Kursi Wagub DKI Dan Wali Kota
RN - RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) lagi digarap DPR. Yang menarik adalah soal permintaan agar suku asli Jakarta yakni Betawi dapat jatah jabatan.
Betawi meminta kursi wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta masuk dalam DKJ. Hal itu diungkapkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Anggota DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, masyarakat Betawi merupakan pemilik asli Jakarta dan tidak ada salahnya jika partai-partai politik pengusung pun mewakili orang Betawi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di DKJ.
BERITA TERKAIT :Pramono Jangan Mau Dikibuli, Para Pemburu Jabatan Jago Klaim Dan Pasang Boneka
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
"Nah kalau misalnya memang ditunjuk tapi semua partai yang menunjuk pasangan untuk berjuang ke Pilkada ini ada kewajihan kuota perempuan 20 persen. Tapi ini wajib wagubnya kah gubernurnya kah itu harus dari unsur Betawi," kata Sylviana dalam Rapat Panja RUU DKJ bersama Baleg DPR RI dan Pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3).
Menurut Sylviana, orang Betawi sudah masuk dalam kriteria menjadi pemimpin yakni pikiran yang terbuka dan egaliter.
"Kemudian ada beberapa lagi ada pemberian penghargaan kepada masyarakat Betawi, misalnya pak ketua bukan orang Betawi tapi kalau berkontribusi banyak kepada orang Betawi why not?” tuturnya.
"Jadi maksud saya kolaborasi ini antara sedemokratis tetap bisa dipilih tapi ada ketentuan yang mengatur kalau parpol akan mencalonkan dalam pilkada wajib salah satunya harus ada orang Betawi," imbuh dia.
Hal itu juga, kata Sylviana, menjadi sebuah kekhususan yang dimiliki DKJ nantinya dan membedakan dengan daerah-daerah lainnya.
"Sama dengan Papua. Jakarta berilah kesempatan itu pada Betawi. Saya ingin boleh dibilang masa saya harus berjuang untuk membuat legacy dimana saya harus berjuang untuk ini soal hasil itu Allah SWT dan bapak-bapak di sini. Tapi saya harus berjuang untuk ini," ujarnya.
Selain itu, lanjut Sylviana, juga Walikota yang ditunjuk nanti harus mewakili dari suku Betawi.
"Seyogyanya dalam perda harus ada kuota pak. Misalnya berapa dari Walikota yang dari Betawi betul dipilih secara fit and proper test, tapi harus ada kriteria itu tinggal kami masyarakat Betawi mempersiapkan itu dengan persyaratan itu," demikian Sylviana.
