Prabowo Bertahan Di Menhan Dan Gibran Cuma Cuti, Mahfud Kapan Kirim Surat Ke Istana? 

RN - Mahfud MD hingga kini belum mundur juga. Bahkan, surat pengunduran Menko Polhukam itu belum diterima pihak Istana Negara. 

Mahfud memang berencana mundur setelah ditetapkan menjadi cawapres. Bahkan, Ganjar Pranowo mendukung Mahfud. Sebelumnya Mahfud mengaku masih menunggu waktu yang tepat.

Sementara Prabowo Subianto dikabarkan tidak akan mundur dari kabinet. Dia akan tetap bertahan hingga masa jabatan habis. 

Kepastian itu diungkap Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia menghormati rencana Mahfud akan mundur.

"Itu hak Pak Mahfud untuk mengambil keputusan politik mundur atau tidak. Kami menghormati semua langkah, keputusan politik yang akan diambil oleh Prof Mahfud untuk mengambil keputusan ke depan," kata Muzani di Media Center TKN, Jl Sriwijaya No 6, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini mengatakan Prabowo akan tetap terus melaksanakan kewajibannya sebagai Menteri Pertahanan. Dia memastikan Prabowo akan menuntaskan jabatan hingga akhir.

"Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan beliau insya allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan," kata Muzani.

Sedangkan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka  tidak akan mundur sebagai Wali Kota Solo. Dia lebih memilih mengambil cuti dibandingkan harus mundur seperti yang akan dilakukan Mahfud MD.

"Gak (mundur dari Wali Kota Solo), saya kan cuti saja, saya cuti saja," ungkap Gibran usai menghadiri acara Gimmick Gibran, di Denpasar, Bali, Jumat (26/1/2024) malam.

Gibran malah menanyakan balik apakah Mahfud MD sekarang sudah mundur. "Apakah sudah mundur?" tanya balik Gibran.

Sebelumnya, Mahfud MD blak-blakan soal rencananya mengundurkan diri saat ditanya seorang warga di Semarang dalam acara 'Tabrak Prof!' Selasa malam. Ini juga muncul di tengah santernya informasi yang mengatakan bahwa pasangannya, calon presiden (capres) nomor urut 2 Ganjar Pranowo, memang menyarankan dirinya untuk mundur.

"Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," ujarnya.

Menurut Mahfud, ia berupaya memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Namun, hingga saat ini pengunduran diri itu belum dilakukan. Ia mengungkap ada beberapa alasan.

"Kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Menurut aturan, itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu menteri, pejabat-pejabat pusat. Kemarin, ditambah lagi, Wali Kota pun tidak harus mundur," ujarnya.