Keseret Kasus Suap, Nurdin Halid Biasa Kalau Cuma Diperiksa Doang

RN - KPK memeriksa politikus Partai Golkar, Nurdin Halid. Dia keseret kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hakim agung nonaktif Gazalba Saleh. 

Tim penyidik mencecar Nurdin Halid soal pengurusan perkara yang melibatkan Gazalba. Nurdin Halid diperiksa di gedung KPK pada Selasa (12/12). Dia diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi.

Nurdin kerap keseret kasus hukum. Politisi senior ini juga pernah kesandung distribusi minyak goreng. Pada 2007, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung (MA) memvonis Nurdin Halid hukuman dua tahun penjara lantaran dianggap melakukan korupsi distribusi minyak goreng Bulog senilai Rp 169 miliar lebih. 

Putusan kasasi tersebut membatalkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya membebaskan Nurdin. Jadi pemeriksaan buat Nurdin bukan hal aneh.

"Bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah selesai memeriksa saksi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

Ali mengatakan mantan Ketua Umum PSSI itu dicecar mengenai pengurusan sebuah perkara. KPK mendalami dugaan adanya akses pengurusan perkara yang melibatkan Nurdin dan Gazalba Saleh.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya akses pengurusan perkara melalui jalur Tersangka GS," ujar Ali.

Gazalba Saleh diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi terkait sejumlah perkara yang ditanganinya. KPK menyebut salah satu gratifikasi itu terkait kasasi eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"GS (Gazalba Saleh) menerima pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penerimaan gratifikasi di antaranya untuk putusan dalam perkara kasasi dengan terdakwa Edhy Prabowo, Rennier Abdul Rahman Latief, dan peninjauan kembali dari terpidana Jafar Abdul Gaffar," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/11).

Gazalba diduga menerima gratifikasi untuk mengatur amar putusan perkara yang ditanganinya. KPK menduga Gazalba mengatur agar putusan kasasi menguntungkan pihak yang memberi gratifikasi.

"Untuk perkara yang pernah disidangkan dan diputus GS, terdapat pengkondisian terkait amar isi putusan yang mengakomodir keinginan, dan menguntungkan pihak-pihak berperkara yang mengajukan upaya hukum di MA. Dari pengkondisian isi amar putusan tersebut," ujarnya.

"Sebagai bukti permulaan awal di mana dalam kurun waktu 2018 sampai 2022 ditemukan adanya aliran uang berupa penerimaan gratifikasi sejumlah sekitar Rp 15 miliar," ucapnya.

Baca juga edisi digital Radar Nonstop. Teribit dari Senin-Jumat.

Gazalba juga diduga telah mengalihkan duit gratifikasi itu dengan membeli aset. Salah satunya rumah Rp 7,6 miliar yang dibeli secara tunai (cash). Adapun Gazalba dijerat Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.