Pilpres 2024 Kurang Logistik dan Politik Bijak, JARI’98: Mendingan Jokowi Lanjut ke- 3 Periode
RN - Suasana politik tanah air semakin memprihatinkan dan mendebarkan seiring berjalannya momentum Pemilu 2024.
Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 98 (JARI’98), Willy Prakarsa, di tengah waktu yang mepet seperti ini, mengutarakan bahwa dari suara-suara yang ia tampung di arus bawah, banyak keluhan mengenai kekurangan pasokan logistik, baik dari relawan maupun simpul-simpul lainnya.
Lalu kurangnya lagi politik bijak, yang tercermin dalam perilaku saling menjatuhkan lawan dalam arena politik, merupakan suatu tindakan yang tidak tepat dan dapat merugikan bangsa secara keseluruhan.
BERITA TERKAIT :Meski Diguyur Hujan, Dukcapil Penjaringan Tetap Gelar Pelayanan di Pos RW 17
Biar Tahu Item Loksem Binaan UMKM, Kelurahan Penjaringan Tebar Data di Website Pemkot Jakut
Politik seharusnya menjadi wahana untuk mendiskusikan ide dan visi, bukan sarana untuk saling menghancurkan reputasi lawan.
Maka dari itu, Willy Prakarsa mengajukan sebuah ide yang kontroversial sebagai jalan tengah.
“Daripada pemilu dan pilpres kali ini terasa dipaksakan, mendingan Pak Jokowi lanjut ke tiga periode. Kita bisa bersatu dan berdaulat secara utuh, masih ada waktu untuk menciptakan suasana rekonsiliasi nasional. Kita bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan akademisi, cendekiawan, dan para pakar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Willy Prakarsa mengklaim, banyak orang sepakat dengan idenya tersebut, namun sebagian besar dari mereka tidak tahu caranya. Untuk itu Willy Prakarsa yang juga aktivis 98 ini, menyampaikan bahwa tugas untuk merancang langkah-langkah yang tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab para akademisi, cendekiawan, pengamat, dan pakar.
“Indonesia ini banyak orang pintar, tapi kata kuncinya itu ya cuman rekonsiliasi nasional. Kita duduk bicara baik-baik untuk kemaslahatan bangsa ini,” tandasnya.
Sementara soal kenyataan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur masa jabatan presiden hanya dua periode, serta melanggar batas masa jabatan bisa membahayakan prinsip demokrasi dan rotasi kekuasaan, Willy Prakarsa, merinci beberapa argumennya.
Salah satu argumen utama adalah tentang kontinuitas pembangunan. Dengan memberikan presiden waktu yang lebih lama untuk memimpin, negara diharapkan dapat mencapai kemajuan dan stabilitas yang lebih besar.
Selain itu, argumen tentang stabilitas politik dan ekonomi ditempatkan sebagai upaya menjaga ketertiban dan pertumbuhan ekonomi, menghindari ketidakpastian akibat pergantian kepemimpinan.
Lalu keberhasilan pembangunan yang terlihat. Di mana selama masa jabatannya Jokowi telah mencapai pencapaian positif lainnya dalam infrastruktur dan dengan memperpanjang masa jabatan itu maka dapat memastikan kelangsungan dan konsolidasi prestasi tersebut.
“Dengan lanjut Jokowi 3 periode bisa dianggap bahwa akan lebih mudah mencapai konsistensi dalam pengelolaan pemerintahan. Kemudian meminimalkan risiko kebijakan yang impulsif atau tidak konsisten antar-pemimpin,” tutup Willy Prakarsa.
