Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Ketika Bos BUMD DKI Banyak 'Titipan', Gak Bahaya Tah...

RN/NS | Kamis, 02 November 2023
Ketika Bos BUMD DKI Banyak 'Titipan', Gak Bahaya Tah...
Radar Nonstop edisi cetak.
-

RN - Perombakan di tubuh BUMD DKI Jakarta terus terjadi. Kabarnya, perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta itu banyak orang titipan.

Jika dipersentasikan maka ada sekitar 60-70 persen, direksi dan komisaris adalah orang titipan dari gerbong Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (HBH).

Aksi titipan ini kini menjadi bahan gunjingan di Balai Kota, DPRD DKI dan internal BUMD. Apakah orang titipan tersebut bagian dari strategi HBH untuk membangun kaki menuju Pilkada DKI? 

BERITA TERKAIT :
Anies Ke PRJ, Pengunjung: Wah Pak Gubernur Kita Datang
Pj Gubernur HBH Gak Punya Data Soal Polusi Udara Jakarta, Mendadak KLHK Muncul...

Senin (30/10/2023), Pemprov DKI Jakarta kembali merombak susunan direksi beserta dewan komisaris. Kali ini yang kena adalah PT MRT Jakarta. 

HBH mengangkat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jujun Endah Wahjuningrum, diangkat menjadi Komisaris MRT Jakarta.

Hal tersebut sesuai dengan hasil keputusan para Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) per 30 Oktober 2023 dengan Nomor 720 Tahun 2023 dan Nomor 443/072 tentang Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris.

Selain itu, pemegang saham turut mengangkat Mega Indahwati Natangsa Tarigan sebagai Direktur MRT Jakarta. Mega Indahwati Natangsa Tarigan sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia.

Mega bukan orang asing di perusahaan MRT. Ia telah 13 tahun bertugas di PT MRT Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Railway Operation.

"Gerak-gerik HBH pasti terhembus. Gak Bahaya Tah, itu pertanyaan dasar," tegas pengamat politik Tamil Selvan kepada wartawan, Rabu (1/11). 

Tamil menyebut perombakan komisaris dan direksi BUMD adalah salah satu strategi untuk membentuk kaki-kaki menjelang pilkada. "Kaki-kaki itu nantinya bisa digerakan saat pilkada 2024," ucapnya.

Komunikolog Politik & Hukum Nasional ini sebelumnya menilai, sinyal HBH maju kuat. Bahkan Tamil menyebut beberapa proyek jumbo pemprov seperti LRT akan dijadikan alat jualan HBH. 

Sumber di Balai Kota menyebutkan, saat ini banyak pensiunan TNI atau Polri yang diplot HBH di BUMD. "Pelan tapi pasti. Artinya gerakan ini sistemik dan bisa saja ini persiapan matang HBH menuju kursi gubernur," tambah Tamil.

Jenderal BUMD

Seperti diberitakan HBH telah menunjuk sejumlah purnawirawan jenderal Polri dan TNI di kursi jabatan komisaris hingga pengawas BUMD.

Ada empat BUMD yang kursi komisaris dan dewan pengawasnya diisi purnawirawan jenderal. Pada 25 Oktober 2022, Letjen TNI (purn) Dodik Wijanarko ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT MRT Jakarta. Selain itu, Irjen Pol (purn) Bambang Kristiyanto diangkat menjadi komisaris.

Keduanya diangkat berdasarkan keputusan para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta.

Dodik adalah pensiunan jenderal bintang tiga yang pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat pada 2020-2021. Sementara Bambang pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara pada 2020-2022.

Ada juga Irjen Pol (purn) Luky Arliansyah sebagai Plt Komisaris Utama PT TransJakarta berdasarkan keputusan para pemegang saham di luar RUPS tertanggal 11 Januari 2023.

Dari penelusuran, Luky pernah menjabat sebagai Agen Intelijen Kepolisian Utama Tk II Baintelkam Polri. Lalu, di Perumda Pasar Jaya, Mayjen (purn) Suko Pranoto diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas per tanggal 27 Januari 2023. Jabatan terakhir jenderal bintang dua itu adalah Asintel KSAD.

HBH juga menunjuk Komjen Pol (purn) Suhardi Alius sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) per 1 Februari 2023.

Suhardi pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta sebelumnya beralasan penunjukan sejumlah pensiunan jenderal TNI-Polri di posisi komisaris BUMD DKI untuk melakukan pengawasan dan penasehatan terhadap internal direksi.