Usai PKS dan PDIP Kasih Catatan, Kini NasDem Tuding Heru Gugup Pimpin DKI
RN - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menuding kinerja Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta gugup. Beberapa kebijakannya gak konsisten.
"Fraksi nasdem DKI menilai kinerja heru hanyalah sebatas seremoni saja dan ternyata beliau terlihat sangat gugup memimpin Jakarta," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano, Jumat (13/10/2023).
Menurut Wibi, kegugupan Heru Budi terlihat dari kebijakan yang diambil mantan wali kota Jakarta Utara itu saat menghadapi sejumlah permasalahan Jakarta. Semisal, kata Wibi saat menanggani polusi udara.
BERITA TERKAIT :Anies Disuruh Rebut Kursi Gubernur Jakarta, Surya Paloh Ogah Tekor Dua Kali Ya?
Benarkah Pj Gub DKI Murka dan Bakal Rombak Eselon II dan III Termasuk 2 Walikota.?
"Itu terlihat dari banyak kebijakan yang beliau buat disaat Jakarta menghadapi permasalahan polusi, bahkan beliau menyepelekan permasalahan ini," ujar Wibi.
Selain itu, Wibi memandang Heru Budi juga tidak mampu menyelesaikan kemacetan di Jakarta. Justru, dia menyebut kemacetan di Ibu Kota semakin tak terkendali di masa kepemimpinan Heru Budi.
Lebih lanjut, Wibi juga menyoroti nasib warga Kampung Bayam kala Heru Budi menjabat. Heru pun tidak berhasil menjembatani warga eks gusuran Jakarta Internasional Stadium (JIS) itu menghuni Kampung Susun Bayam (KSB).
"Warga Kampung Bayam sampai dengan saat ini hak mereka untuk menempati hunian rusun tidak diberikan, dibiarkan terlantar," ucap dia.
Sebelumnya Fraksi PKS menuding kalau raport kinerja HBH merah. Hal ini diucapkan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli. Dia menilai kinerja HBH selama setahun terakhir tidak berjalan dengan maksimal.
Dia menyebut kemacetan dan polusi udara Jakarta juga menjadi salah satu tertinggi di dunia. “Ternyata Pj Gubernur DKI tidak serius meneruskan program tersebut yang akibatnya kemacetan Jakarta malah bertambah, dan Jakarta juara polusi udara se-dunia,” jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI ini menambahkan, usulan HBH diganti juga seiring subsidi pangan untuk warga melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengalami penurunan pelayanan.
“Gantilah, apalagi Pj Gubernur DKI itu bukan orang yang dipilih oleh warga Jakarta, sehinggga chemistry dengan rakyat Jakarta sangat kecil. Rakyat Jakarta tidak pernah merasa memilih Pj Gubernur DKI untuk menjadi pemimpinnya,” jelasnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono sebelumnya menuding komunikasi publik HBH buruk. “Ketika komunikasi baik, maka eksekusi akan berjalan baik. Tapi karena komunikasi publiknya kurang baik, maka yang terjadi tersendat-sendat,” sindirnya.
