PR Plt Mentan, Arief Janji Bakal Benahi Amburadulnya Pupuk?

RN - Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi sudah ditunjuk Jokowi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian. Dia menggantikan Syahrul Yasin Limpo alias SYL yang mundur. 

Pekerjaan rumah atau PR Arief Prasetyo Adi tidak sedikit. Arief dihadapkan dengan masalah musim paceklik beras di mana pasokan kerap kali mengalami defisit atas kebutuhan dalam negeri. 

Arief juga harus berhadapan dengan adanya dugaan mafia pupuk yang berada di Kementan. Arief mengaku dalam waktu dekat akan kosolidasi internal di Kementan.

Dia juga akan fokus soal masalah pupuk dan persiapan tanam MT I (musim tanam padi pertama). Seperti diketahui, musim tanam padi pertama biasa dimulai pada akhir tahun bertepatan dengan musim penghujan. 

Adapun masa panen pertama umumnya akan dimulai pada Februari hingga mencapai puncaknya pada Maret-April.

Diketahui, Arief mengawali karier kepemimpinan sebagai Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, BUMD DKI Jakarta pengelola Pasar Induk Beras Cipinang sejak 29 September 2015 hingga 15 November 2020. 

Selanjutnya, ia kemudian ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Direktur Utama PT RNI (Persero) sejak 16 November 2020 dan mempersiapkan pembentukan Holding BUMN Pangan, ID Food.

Tak lama setelah ID Food terbentuk awal 2022, Arief ditunjuk menjadi Kepala Badan Pangan Nasional dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 21 Februari 2022. Adapun Badan Pangan Nasional adalah lembaga baru yang merupakan transformasi dari Badan Ketahanan Pangan di bawah Kementerian Pertanian. 

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, penunjukan Kepala Bapanas menjadi Plt Menteri Pertanian agar lebih koordinatif dan memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas di Kementerian Pertanian. 

Menurut dia, seluruh lembaga terkait dari Bulog, Badan Pangan, Kementan, dan Kementerian Perdagangan perlu konsolidasi yang lebih kuat.

”Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Mentan ini, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu jadi untuk konsolidasi saja biar lebih memudahkan," jelas Jokowi.