Pilpres Panas, Polusi Udara Di Jakarta Mesin Pembunuh Jangan Dilupakan Dong 

RN - Hiruk pikuk pilpres menyita perhatian. Publik kini terpusat dengan koalisi pilpres. 

Yang lagi hot adalah soal duet Anies Baswedan dan Cak Imin alias AMIN. Lalu, isu Ganjar Pranowo akan berduet dengan Ridwan Kamil. 

Sementara Prabowo berduet dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga ramai. Situasi makin panas saat SBY turun gunung lalu menyebut ada yang menghalani AHY sebagai cawapres. 

Bahkan SBY menuding ada campur tangan Pak Lurah. Sebutan Pak Luruh biasanya dialamatkan kepada Jokowi. Tapi Jokowi dan pihak Istana sudah membantah tidak ikut menentukan atau mengarahkan duet Anies-Cak Imin. 

Selain urusan politik ada yang lebih penting untuk dibenahi. Adalah polusi udara di Jakarta yang makin memburuk. 

Berdasarkan data IQAir beberapa hari ini kualitas udara di Jakarta berstatus tidak sehat dengan indeks kualitas udara AQI US 186 dan polutan utama PM2.5. Konsentrasi PM2.5 di Jakarta mencapai 24,7 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan AQI US hari sebelumnya dimana AQI US berada di angka 177. Jokowi sudah keras dan memastikan, pengenaan sanksi akan diberlakukan bagi industri yang tak mau memasang scrubber atau alat pengendali polusi udara. 

Tak tanggung-tanggung, sanksi yang dikenakan bisa berujung pada penutupan pabrik. "Sanksi pasti, dan bisa ditutup," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan penanganan polusi udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya harus dilakukan secara bersama. Mulai dari perpindahan kendaraan pribadi ke transportasi publik, penanaman pohon di kantor-kantor, kemudian modifikasi cuaca.

Selain itu juga diberlakukan work from home (WFH), pengawasan terhadap industri dan pembangkit listrik tenaga uap, pengecekan terhadap emisi kendaraan pribadi.

Jokowi juga sudah kena dampak polusi udara. Mantan Gubernur Jakarta ini batuk-batuk. Begitu juga dengan Menkeu Sri Mulyani. 

Mbak Sri sapaan akrabnya mengaku kena ISPA dan suranya menghilang. Ucapan Sri ini saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8/2023). 

Di Gedung DPR, politisi Senayan sudah teriak. Mereka akan membentuk panitia khusus (pansus) polusi udara. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka fakta bahwa penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara membuat BPJS Kesehatan harus menghabiskan dana mencapai Rp10 triliun.

"Kita laporkan bahwa ke-6 penyakit yang disebabkan karena gangguan pernapasan, ini beban BPJS-nya tahun lalu Rp10 triliun," ucap Budi usai rapat di Istana Negara, Senin (28/8).

Budi merinci bahwa polusi udara bisa menyebabkan enam penyakit, termasuk pneumonia, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, kanker paru, tuberkulosis (TBC) dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyebutkan, pengidap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Jakarta meningkat hingga 31 persen sejak Juni 2023. Sebanyak 41 ribu jiwa merupakan anak-anak bawah lima tahun (balita). 

"Kenaikan itu Juni dan Juli masih sama 41 ribu, jadi kalau bulan Juni ada 156 ribu orang, itu 41 ribunya balita," jelas Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. 
 
Ani mengatakan, adanya kenaikan itu juga akibat cuaca dan polusi yang memburuk di Jakarta. "Polusi apakah berpengaruh terhadap ISPA itu pasti kita tidak naif kan, pasti lingkungan yang tidak sehat pasti berpengaruh," jelasnya.