Dicibir PDIP, Proyek Food Estate Garapan Prabowo Dibela Jokowi? 

RN - Cibiran PDIP soal gagalnya proyek food estate atau lumbung dibantah Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sepertinya membela Prabowo.

Jokowi menilai wajar jika proyek tersebut gagal pada tanaman pertamanya. Dan angka keberhasilan panen pada tanaman berikutnya akan semakin meningkat dan akan mulai normal pada tanaman keenam.

"Tanaman pertama biasanya gagal, kedua paling-paling berhasil 25 persen. Ketiga, baru biasanya keenam ketujuh itu baru pada kondisi normal," kata Jokowi usai menghadiri peringatan hari konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Karena itu, Jokowi pun menegaskan bahwa pelaksanaan proyek food estate ini tidak mudah seperti yang dibayangkan. "Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Humbang Hasundutan, tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik," ujarnya.

Jokowi mengatakan, pengembangan food estate di Kalimantan Tengah pun juga masih belum mencapai kondisi normal. Begitu juga di daerah-daerah lainnya.

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi ulang sehingga pelaksanaannya di lapangan bisa berhasil.

"Yang di Pulang Pisau, Kalteng, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik, masih mungkin separonya. Yang di Gunung Mas juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang," kata Jokowi.

Jokowi menyebut jika pemerintah menyerah setelah panen pertama mengalami kegagalan, maka sampai kapanpun Indonesia tidak bisa mengantisipasi terjadinya krisis pangan.

"Kalau kita gak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun lupakan," kata dia.

Proyek food estate atau lumbung pangan ini dikembangkan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan di dunia. Jokowi mengingatkan, krisis pangan saat ini tengah terjadi di seluruh negara.

Salah satunya yakni komoditas gandum yang pasokannya mulai menurun sehingga menyebabkan kenaikan harga di berbagai negara.

"Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati. Semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum sekarang ini masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis," jelas Jokowi.

Selain gandum, pasokan komoditas pangan lainnya seperti beras juga menjadi perhatian banyak negara. Sebab di beberapa negara seperti India kini tengah menghentikan ekspor beras.

"Kedua, beras. Setelah India setop nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya ini masalah. Harga naik," kata dia.

Karena itu, food estate atau lumbung pangan diperlukan sebagai cadangan pangan nasional. Jika panennya melimpah, maka bisa digunakan untuk ekspor ke negara lain.

"Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun nanti kalau melimpah betul, ga apa-apa untuk ekspor. Karena negara lain membutuhkan," jelasnya.

Soal kritikan bahwa proyek food estate tersebut hanya dikuasai oleh beberapa kelompok, Jokowi menegaskan bahwa pengembangan lumbung pangan memang dikerjakan bersama oleh beberapa kementerian. Termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR.

"Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya, Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di Kementerian PU, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di Pertahanan," jelas Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan bahwa upaya ini dilakukan agar tidak terjadi krisis pangan di Indonesia. Sehingga jika dalam pelaksanaannya belum berhasil, maka perlu dilakukan evaluasi bersama.

"Saya kira kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, step-step itu harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Bahwa ada yang berhasil, baru setengah berhasil, atau yang belum berhasil, itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi," kata dia.

Kejahatan Lingkungan

Sebelumnya, proyek food estate atau lumbung pangan yang dikerjakan pemerintahan Jokowi mendapatkan kritikan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut, gagalnya proyek food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Sebab, program pertanian berskala besar itu didahului dengan penggundulan hutan.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik untuk membiayai kegiatan pemenangan Pemilu 2024.

“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto kepada wartawan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).

Menurut Hasto, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu. Alhasil, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut.

"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.

Proyek sentra produksi pangan ini dilaksanakan di sejumlah provinsi seperti Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Untuk menggarapnya, Jokowi memerintahkan sejumlah kementerian.

Kementerian Pertanian yang dipimpin politikus Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, ditugaskan sebagai leading sector proyek tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan yang dikomandani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi back up dan fokus mengurus lahan singkong.

Sementara Ketua DPP PDIP Puan Maharani punya pandangan berbeda dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut food estate bagian dari kejahatan lingkungan karena tidak dikerjakan dengan baik. Puan menilai pernyataan itu terlalu jauh.

"Itu masih terlalu jauh ya," kata Puan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023).

Puan mengatakan pentingnya untuk mengecek di lapangan sebelum menentukan apakah program itu dikerjakan dengan baik atau tidak. Pengkajian, kata dia, harus dilakukan terlebih dahulu.

"Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dan sebagainya," ujarnya.