Cerita Penggembokan Tanpa Prosedural di Rusun Marunda, Pj Gubernur DKI Diminta Evaluasi Kepala UPRS

RN - Peristiwa penggembokan salah satu penghuni unit rusun oleh Kepala UPRS Rusun Marunda, Cilincing tanpa sebab sekira bulan April 2023 terus menimbulkan tanda tanya bagi Chaerudin yang berprofesi sebagai jurnalis senior di salah satu media online di Jakarta.

Chairudin yang juga merupakan salah satu penghuni Rusun Marunda menyayangkan sikap dan kinerja UPRS termasuk kepala UPRS yang dinilainya sewenang-wenangan dan mencurigai adanya permainan di dalam rusun. 

Cerita awal kata Chairudin, saat dirinya dihampiri salah satu penghuni rusun berinisial P yang huniannya digembok oleh UPRS tanpa alasan jelas.

BERITA TERKAIT :
Pramono Jangan Mau Dikibuli, Para Pemburu Jabatan Jago Klaim Dan Pasang Boneka

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

"Jadi saat itu, salah satu penghuni datang menghampiri saya dan bercerita mengenai pintu unit huniannya yang digembok," bebernya, Rabu(16/08/2023). 

Kemudian Chairudin pun bertanya kepada 'P' mengenai alasan kenapa hunian miliknya digembok tanpa prosedural. 

"Saya nggak tau apa-apa, tau-tau saya mau masuk ke unit hunian saya digembok. Saya nggak bisa masuk, tapi saya nggak tau alasannya apa unit hunian saya digembok?" ucap Chaerudin menirukan perkataan P. 

Kendati termasuk salah satu Penghuni Rusun Marunda, jiwa ChaIrudin sebagai seorang jurnalistik mencoba menyambangi kantor pengelola Rusun Marunda.

"Kita coba sambangi dan isi buku tamu yang disediakan di Kantor UPRS Rusun Marunda untuk keperluan konfirmasi. Tapi kata Sekuritinya Kepala UPRS tidak ada di ruangan," ungkapnya.

Meski pada akhirnya hunian milik P dikembalikan, Chairudin berharap kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar melakukan Evaluasi Kepala UPRS Rusun Marunda.

Sehingga, tidak terjadi lagi kesewenang-wenangan dalam mengelola rusun baik di rusun Marunda maupun di rusun yang ada di Jakarta. 

"Meski sebagai seorang jurnalis senior. Saya selaku salah satu penghuni rusun berharap agar pak Pj. Heru segera lakukan evaluasi dan pemantauan kinerja kepala rusun melalui anak buahnya di Dinas Perumahan DKI Jakarta. Sehingga, peristiwa kesewenang-wenangan oleh Kepala Rusun tidak terjadi lagi dikemudian hari. Dan hal ini pun sudah kami laporkan ke Dinas terkait, tapi tak digubris, " Imbuhnya.

Berita ini belum terkonfirmasi dengan Kepala UPRS Rusun Marunda. Tanggaoan, Kepala UPRS Rusun Marunda akan dimuat pada berita selanjutnya.