Parno, Bos BUMD DKI Kasak-Kusuk Agar Gak Kena Depak HBH

RN - Hidup bergelimang fasilitas membuat para bos BUMD DKI Jakarta panik. Kepanikan mereka lantaran adanya isu perombakan yang akan dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH.

Para bos BUMD itu mulai kasak-kusuk. Mereka mulai lobi kiri kanan untuk mengamankan posisinya. "Banyak bos BUMD yang mulai kasak-kasuk lobi kiri kanan," tegas anggota DPRD DKI Jakarta yang namanya enggan disebutkan, Senin (17/7).

Seperti diberitakan, HBH bakal melakukan cuci gudang dan aksi bonsai. Aksi bonsai itu kabarnya bakal dilakukan disemua BUMD.

HBH sudah mencopot jajaran direksi dan komisaris PT Jakarta Tourisindo/Jakarta Experience Board (JXB) dicopot. Saat ini BUMD yang bergerak dibidang perhotelan dan wisata itu dipimpin oleh Landi Rizaldi Mangaweang.

Landi menjabat sebagai direktur utama (dirut) menggantikan Novita Dewi. Sebelumnya Landi menjabat sebagai direksi di PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

Setelah Jaktour atau JXB, yang kena depak adalah jajaran komisaris Jakpro. Kabar beredar kalau jajaran komisaris Jakpro yang dicopot adalah Sigit Wijatnoko, Nurmansjah Lubis dan Dwi Wahyu Daryoto.

Selanjutnya yang kena cuci gudang yakni Perumda Pasar Jaya dan PAM Jaya. Hingga berita dipublikasikan, Kepala BP BUMD DKI Jakarta, Nasrudin Joko, belum dapat dikonfirmasi terkait aksi depak direksi dan komisaris di BUMD.

Tapi terkait pergantian di Jaktour, Nasruddin Djoko Surjono mengatakan, proses pergantian dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain Landi kata dia, RUPS juga memutuskan Agus Sudarno sebagai Komisaris Utama PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) menggantikan Tatat Rahmita Utami.

Pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul menilai, aksi kasak-kusuk BUM DKI lantaran mereka gak siap hidup susah. "Kalau jadi direksi dan komisaris-kan bergelimang fasilitas," ungkapnya.

Kabar beredar yang menjadi sasaran lobi BUMD adalah para pimpinan dewan, BP BUMD dan pejabat eselon I di Pemprov DKI Jakarta. "Kasak-kusuk untuk mengamankan jabatan pastinya mengarah ke pejabat dan politisi elit," ungkap Adib.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 189 Tahun 2014 penghasilan direksi, badan pengawas dan dewan komisaris BUMD yang meliputi, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja.

"Panik dan parno ketika ada isu depak atau bonsai BUMD adalah wajar, karena mereka bakal kehilangan penghasilan atau fasilitas," tambah Adib.