Woi, Pansus Proyek Ancol Mangkrak Jangan Kelamaan

RN - DPRD DKI Jakarta ternyata seperti dikebiri. Mereka bak orang pintar yang punya wewenang tapi tidak tau apa-apa soal BUMD.

Seperti proyek mangkrak di PT Pembangunan Jaya Ancol. Belum lagi beberapa pekerjaan perusahaan daerah alias BUMD yang banyak terbengkalai.

Anehnya lagi, DPRD sama sekali masalah keuangan BUMD. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta seluruh BUMD untuk terbuka tentang masalah keuangannya kepada pihak legislatif.

Menurut Ismail, kejadian di badan usaha Ancol luput dari pengawasan DPRD dan Badan Pembinaan BUMD (BP-BUMD). Ia menyayangkan kasus tersebut diungkap pihak yang sudah berada di luar perusahaan.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta ingin membentuk tim panitia khusus (Pansus) guna mengusut permasalahan yang tengah terjadi di tubuh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA). Pasalnya, anggota dewan mendapati sejumlah proyek mangkrak di kawasan Ancol.

Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menilai mangkraknya proyek PT Pembangunan Jaya Ancol harus dituntaskan dan jangan menjadi borok BUMD.

Pandapotan mengaku pihaknya terkejut saat mendengar permasalahan yang tengah dialami Ancol, terutama perihal proyek Hotel Marriot hingga Mall ABC. Dia kaget karena persoalan ini baru diungkapkan sekarang ke anggota dewan.

"Harus bikin tim pansus. Saya pikir ini akan kita gali, dan kita perlu untuk sering berdiskusi dengan pihak Ancol," jelas Pandapotan yang juga Ketua Umum Percasi DKI ini.

Aktivis Muda Jakarta (AMJ) Dwi Yudha Saputro menilai saat ini DPRD seperti dibikin kambing conge. "DPRD punya wewenang tapi gak tau. Inikan aneh dan kasus BUMD mangkrak dan Ancol harus dibenahi," terang Yudha.

Pansus kata Yudha adalah solusi untuk mengusut adanya kekusutan BUMD. "Jangan cuma Ancol kalau bisa pansus mengecek semua BUMD yang ada di DKI," tegasnya.

Pembentukan pansus kata dia, jangan menunggu lama. "Sebentar lagi musim pemilu, DPRD tentunya sibu. Harus sehera dibentuk itu pansus agar tidak basi," ungkapnya.

Diketahui, sebelumnya viral di media sosial terkait dengan sejumlah proyek Ancol yang mangkrak yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Bahkan Ombudsman RI meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memanggil Komisaris Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA) Sofyan Djalil, Hendra Lie dan Fredie Tan, terkait konflik pengelolaan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan PT. Mata Elang Internasional Stadium (MEIS).

Anggota DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan, karena dalam perjanjian-perjanjian kerjasama Ancol tersebut diduga ada potensi korupsi dan permainan oknum di belakangnya.

"Tolong ini semuanya di cek, saya yakin perjanjian Ancol ini semua ini disamping tidak jelas, ini Kejaksaan harus turun ini. Ada kerja 'bancakan' dibelakang ini, sebab hancur-hancuran ini," tukas Ketua PKB DKI Jakarta ini.