Wujudkan Perumahan Rakyat Berbunga Rendah, Melani Dorong Eksistensi Bank BTN
RN - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Melani Leimena Suharli mendukung, eksistensi Bank BTN dalam pemenuhan pembiayaan rumah rakyat. Terlebih, Komisi VI DPR mengakui peran aktif BTN dalam membangun perumahan rakyat yang berbunga rendah.
Anggota Komisi VI DPR ini menilai, sangat penting menjalan fungsi BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat. "Peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR, agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Melani dalam sambutannya di acara Sosialisasi Bank Tabungan Negara (BTN) dengan tema 'Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan', di Jakarta, Senin (22/5).
Mantan Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, backlog perumahan saat ini mencapai 12,7 juta unit. Hal itu, bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut.
BERITA TERKAIT :Viral Demo Duit Nasabah Bank BTN, Relawan Prabowo: Kita Rekomendasi Direksi Dipecat
BTN Ga Aman, Uang Nasabah Mendadak Raib
"DPR mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh. Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar," ucap Melani.
Alasannya, kata Melani, dampak langsung dari sektor perumahan dirasakan langsung stakeholder terkait. Yakni, sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya sangat merasakan dampaknya.
"DPR juga mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi," ujar Melani.
Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah.
"Sehubungan dengan hal tersebut, DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan," tegas Melani.
"DPR juga meminta kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan," tutup Melani.
