Bongkar Transaksi Pegawai Kemenkeu Rp 300 T, Rakyat Lebih Percaya Mahfud Ketimbang DPR

RN - Rakyat yang mengikuti gaduh transaksi pegawai Kemenkeu yang mencapai Rp 300 triliun punya pendapat. Rakyat ternyata percaya Mahfud Md. 

Hal ini terekam dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam survei disebutkan, rakyat lebih percaya Mahfud Md ketimbang DPR. 

Rapat dengan Komisi III, DPR menyebut kalau Mahfud melanggar undang-undang karena menghungkap data transaksi ke publik.  

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan menyampaikan, mayoritas masyarakat yang mengikuti berita tersebut pun tidak setuju dengan pernyataan anggota DPR itu. 

Hal ini disampaikan Djayadi dalam paparan hasil survei nasional LSI ‘Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi di BTS, dan Peta Politik Terkini’, Ahad (9/4/2023).

“Dari yang tahu kasus aliran dana tidak wajar, mayoritas (58,5 persen) tidak setuju dengan pernyataan anggota DPR bahwa seharusnya informasi aliran dana tidak wajar lebih dari Rp 300 triliun itu tidak disampaikan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD,” kata Djayadi.

Sedangkan sebanyak 26,8 persen menyatakan setuju dengan pernyataan anggota DPR dan 14,6 persen menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. 

Selain itu, mayoritas masyarakat yang mengikuti rapat antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi III DPR pada 29 Maret 2023 pun menyatakan lebih percaya dengan keterangan Mahfud daripada DPR.

“Dari yang tahu kasus aliran dana tidak wajar, sekitar 43,9 persen mengikuti berita tentang rapat Mahfud MD dengan Komisi III DPR, dari yang mengikuti berita tersebut mayoritas 63,3 persen lebih percaya dengan keterangan Mahfud MD,” lanjutnya.

Dari survei LSI ini juga menunjukkan bahwa sekitar 67,6 persen masyarakat yang mengetahui berita kasus aliran dana tidak wajar di Kementerian Keuangan percaya terkait hal ini.

“Dari yang tahu kasus aliran dana tidak wajar, sekitar 50 persen juga tahu bahwa Sri Mulyani mengatakan aliran dana tersebut tidak seluruhnya berasal dari Kementerian Keuangan dan dari warga yang tahu pernyataan tersebut, mayoritas 67,6 persen warga percaya dengan pernyataannya,” ungkap Djayadi.