Gegara Pelepasan Saham Anak Usaha Pertamina, Ribuan Massa Akan Geruduk Kantor Erick dan OJK
RN - Pelepasan saham anak usaha Pertamina berbuntut panjang. Ribuan pekerja Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta, bakal menggeruduk Kementerian Badan Usaha Milik Negara(BUMN) kantor Erick Thohir dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Kamis (16/2/2023) besok.
Kedatangannya tersebut untuk melakukan aksi damai, buntut dari keputusan kementerian yang dianggap melakukan privatisasi pada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), karena melalui penawaran perdana saham kepada publik atau initial public offering (IPO).
Dikatakan Ketua SPPSI Jakarta Muhammad Anis, dalam aksi damai itu nanti ada sekitar 1.500 massa yang akan mendatangi kedua lembaga tersebut. Rinciannya, 1.050 dari kalangan pekerja Pertamina, dan sisanya 450 orang dari unsurmasyarakat serta mahasiswa yang merasa prihatin dengan kebijakan itu.
BERITA TERKAIT :Bos Garuda Indonesia Mau Didepak Seperti Pertamina, Irfan Setiaputra Sudah Dapat Bocoran?
Marger BUMN Ala Erick Thohir, Solusi Atau Cuma Gengsi?
“Pastinya, kami akan melakukan aksi damai di Kantor Kementerian BUMN dan OJKuntuk menolak rencana IPO,” kata Anis saat jumpa pers di kantornya, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).
Ditambahkan Anis lebih lanjut bahwa belum ada sejarahnya saham BUMN yang dilepas ke publik justru memberikan keuntungan bagi pemilik mayoritasnya, yaitu pemerintah. Sebagai contoh PT Indosat yang awalnya berstatus BUMN namun kini sahamnya telah dijual ke publik.
“Sekarang ini, apakah teman-teman melihat suatu perkembangan dari BUMN setelah dilakukan IPO itu akan seperti apa? Pengawasan kita (pemerintah) akan semakin hilang, karena itu bukan lagi milik negara,” tegas dia.
Selain itu, Anis mengaku justru tak tahu pasti alasan Kementerian BUMN dan pertimbangan OJK yang ingin melakukan IPO kepada PT PGE. Bahkan, dirinya merasa heran, terkait rencana IPO hanya dibekali oleh keputusan dari Menteri BUMN.
“Maka itu, kami akan meminta pendapat dari Kementerian BUMN dan OJK untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan baik. Kenapa? Karena, sepanjang sepengetahuan kami, proses pelepasan aset negara itu bukan seperti ini,” paparnya
Menurut Anis bahwa pihaknya juga belum melihat proses dari holding sub holdingpelepasan aset negara yang hanya dibekali kertas keputusan menteri.
Pada sisi lain, Anis menilai tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk melakukan IPOterhadap PT PGE. Malah, ia menduga terdapat kepentingan kelompok atau swasta, karena PT PGE tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis dalam setiap proyek pengembangan bisnisnya.
“Belum lagi jika berbicara prestasi, telah memiliki citra yang sangat baik di mata stakeholder. Lain lagi apabila berbicara transparansi dan akuntabel, PT PGE selalu diaudit oleh aparat pengawas pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” jelasnya.
Ditambahkan dia bahwa aksi korporasi tersebut tidak berlandaskan kajian yang prudent (bijaksana) dan tanpa due dilligence (uji tuntas) yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berpotensi adanya pelanggaran atas hukum dan cenderung menguntungkan sekelompok golongan tertentu. Jadi, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum.
“Patut diduga pula bahwa akan terjadi lagi aksi korporasi serupa terhadap badan usaha strategis lainnya yang merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak di tubuh Pertamina,” tuturnya.
Seperti diketahui, PGE baru saja melakukan bookbuilding sebagai upaya menjadi perusahaan terbuka, yang berlangsung 31 Januari 2023 hingga 9 Februari 2023. Emiten dengan kode saham PGEO melepas sebanyak-banyaknya 25 persen saham ke publik dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Kemudian, rencananya PGE akan melepas sebanyak-banyaknya 10,3 miliar sahambiasa dengan harga pelaksanaan penawaran perdana dengan kisaran Rp 820 sampai dengan Rp 945 per saham. Melalui IPO, PGEO menargetkan perolehan dana sebanyak-banyaknya Rp 9,78 triliun.
Sedangkan hasil IPO itu nantinya akan digunakan oleh perseroan salah satunya untuk kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex). Sementara itu, sebanyak 1,50persen atau 630,39 juta saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh, setelah penawaran umum untuk program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan.
