Menteri Jokowi Jadi Bos Ancol, Kocok Ulang BUMD DKI Kapan Nih...

RN - Sofyan A Djalil diangkat menjadi bos di Ancol. Menteri Agraria dan Tata Ruang ini diangkat menjadi Koisaris Utama (Komut) PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) dari hasil  Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Selain Sofyan A Djalil, Suhardi Alius juga diangkat sebagai komisaris independen serta sebagai komisaris.

RUPSLB memberhentikan dengan hormat komisaris utama dan komisaris independen sebelumnya yaitu Thomas Trikasih Lembong serta mengesahkan pengunduran diri Geisz Chalifah sebagai komisaris.

BERITA TERKAIT :
Mayjen TNI Ariyo Jadi Kasetpres, Karir Eks Pj Gubernur DKI (HBH) Tamat

---

Omzet Jeblok, Ancol Salahkan MRT, Pengamat: Buruk Rupa Cermin Dibelah

---

Perubahan susunan manajemen ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja perusahaan yang saat ini mulai kembali membaik setelah pandemi.

Sampai dengan September 2022, perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 78,9 miliar, tumbuh 141% dibanding tahun lalu yang mencatatkan rugi sebesar Rp 192,8 miliar. Hal ini ditopang oleh peningkatan pendapatan sebesar Rp 386 miliar atau 158%.

"Saya amat senang sekali, telah mendapat kehormatan besar untuk bisa berkarya dan berkontribusi di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk," ujar Thomas Lembong dalam keterangan tertulis, Rabu (1/2/2023).

PJAA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembang properti dan jasa rekreasi dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 72% dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 18% oleh PT Pembangunan Jaya dan 10% dimiliki oleh publik.

Sementara pengamat politik dan kebijakan publik, Tamil Selvan menilai penyegaran susunan komisaris di perusahaan milik daerah (BUMD) adalah sebuah terobosan. Karena, saat ini banyak BUMD di Jakarta yang secara bisnis tidak berjalan maksimal. 

Untuk itulah Tamil mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH untuk  melakukan perombakan diseluruh BUMD. "Terutama pada BUMD yang rugi dan hobinya minta bantuan modal ke pemprov. HBH harus ada gebrakan baru," terang Tamil kepada wartawan, Rabu (1/2).

Tamil yang juga Ketua Forum Politik Indonesia Komunikolog ini menyatakan, jika HBH mampu menaikan performa BUMD bisa menjadi catatan baik. "HBH kan harus menorehkan prestasi jadi pembenahan BUM itu wajib," tukasnya.

Kabar beredar saat ini ada beberapa komisaris BUMD yang mengaku sebagai aktivis mulai panik akan ada kocok ulang. "Wajar saja kalau mereka panik karena kan gak becus kerja," bebernya. 

Dari catatan radar nonstop beberapa BUMD yang hobi minta penyertaan modal daerah (PMD) Perumda PAL Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PAM Jaya,  PT Jakarta Tourisindo, PT Jakarta Propertindo dan PT Asuransi Bangun Askrida. 

"BUMD yang minta PMD wajib dong ada penyegaran agar ada keuntungkan," tambah Tamil. 

Pemprov DKI mengucurkan dana PMD untuk BUMD pada tahun 2023:

- Perumda PAL Jaya Rp 100 miliar
- Perumda Pembangunan Sarana Jaya Rp 350 miliar
- PT Jakarta Tourisindo Rp 47,12 miliar-
- PT Jakarta Propertindo Rp 577 miliar
- PT MRT Jakarta Rp 4,56 triliun
- PT Asuransi Bangun Askrida Rp 4,36 miliar
- PT JIEP Rp 225 miliar
- Perumda Dharma Jaya Rp 50 miliar
- Perumda PAM Jaya Rp 324,6 miliar