Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Jokowi Minta KPU Waspadai Politik Adu Domba Yang Berdampak Keributan 

RN/NS | Jumat, 02 Desember 2022 - 17:45 WIB
Jokowi Minta KPU Waspadai Politik Adu Domba Yang Berdampak Keributan 
-

RN -  KPU diberi catatan. Ada lima catatan yang dikasih oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 

Diketahui, Jokowi memberikan arahan pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, di Beach City Entertainment Center, Ancol, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

"Membangun inovasi agar pemilu semakin berkualitas, agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat,” ujar Presiden.

BERITA TERKAIT :
Prabowo Puji Jokowi Tapi Ogah Disebut Penjilat
DPR Minta Tambahan Kursi, Kini Jadi 580 Orang Di Senayan

Pertama, Presiden menekankan agar seluruh kegiatan di semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. “Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul,” ujarnya.

Kedua, Presiden mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU bahwa hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pemilu bisa menjadi hal politis. Untuk itu, ia memerintahkan agar sarana dan prasarana logistik disiapkan secara detail, serta pengadaannya dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat.

“Memang kondisi ini yang perlu kita siapkan. Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detail mengikuti, menyelesaikan, bisa menjadi persoalan di lapangan, menjadi keributan-keributan di lapangan. Selain itu juga, penting ini lakukan efisiensi dan transparansi sehingga semuanya terbuka,” kata Presiden.

Ketiga, Presiden mendorong agar dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) di setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Presiden meminta agar seluruh pelaksana tahapan dari paling bawah hingga paling atas dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan, agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik.

“Semua jajaran KPU harus menyadari besar dan pentingnya tugas untuk mengawal pesta demokrasi bangsa kita. Momentum berharga untuk menunjukkan komitmen dan integritas, menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara kita,” ujarnya.

Keempat, Kepala Negara mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang akan digelar dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian sehingga semua pihak termasuk penyelenggara pemilu harus memiliki perasaan yang sama mengenai ini.

“Pemilu 2024 diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang penuh dengan kesuraman, kesulitan, ketidakpastian, di tengah kita bekerja keras untuk terus memulihkan ekonomi kita. Oleh sebab itu, saya titip KPU harus bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien, mengatur skala-skala prioritas yang memang harus,” tegasnya.

Terakhir, Presiden Joko Widodo meminta KPU untuk memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat.

“Sejak awal mengajak para peserta pemilu untuk melakukan pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang berintegritas, dan menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang mencederai demokrasi: menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, politik uang dan yang lain-lainnya. Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba,” pungkasnya.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari, dalam laporannya, memastikan Pemilu Serentak 2024 akan diselenggarakan tepat waktu sesuai aturan lima tahunan.

“Kehadiran Bapak Presiden adalah bentuk dukungan dari pemerintah kepada KPU dan menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan secara tepat waktu dalam regularitas lima tahunan,” ujar Hasyim.

Hasyim mengatakan selama konsolidasi nasional ini KPU akan menyelenggarakan beberapa kegiatan tahapan pemilu, antara lain, verifikasi partai politik, persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, pembentukan badan adhoc panitia pemilihan tingkat kecamatan, serta persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih. 

“Nanti pada tanggal 16 desember mulai penyerahan dukungan bagi bakal calon anggota DPD,” imbuh Ketua KPU.