RN - Jatah pemerintah daerah (pemda) bakal digeber Menkeu Sri Mulyani. Saat ini pemerintah telah menetapkan belanja negara 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun.
Dari dana tersebut belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.
Target pendapat pemerintah diprediksi mencapai Rp 2.463 triliun. Target itu mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi pelemahan ekonomi dampak dari ketidakpastian global.
BERITA TERKAIT :Siapa Bilang Sri Mulyani Cemen, Menkeu Siap Hadir Di MK...
Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Tidak Pro Rakyat, APBD Habis Untuk Progaram Para Elit?
Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, target pendapatan negara yang ditetapkan tersebut juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.
"Ini untuk memperkuat perpajakan yang lebih adil dan efektif," tegasnya dalam laporannya di acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, Istana Negara, Kamis (1/12).
Saat ini kata dia, APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme sekaligus menjaga pemulihan ekonomi. Namun di saat yang sama, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan dalam merespon gejolak global pada tahun depan.
Pemerintah juga menetapkan belanja negara 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja dengan alokasi terbesar dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif yang akan mencapai Rp 612,2 triliun.
“Di mana belanja pemerintah pusat Rp 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp 69,5 triliun,” ujarnya.
Jokowi Murka
Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat jengkel karena dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan mencapai Rp 278 triliun.
Ia lantas "menyentil" para kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Jakarta.
"Mengenai APBD, mumpung ada gubernur, bupati, wali kota. Ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi, uang kita sendiri yang ditransfer Menteri Keuangan ke daerah-daerah, justru enggak dipakai," ucapnya dalam Rakornas tersebut, Rabu (30/11/2022).
Dana yang Mengendap di Bank Seharusnya dana tersebut dibelanjakan agar bisa menarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah agar terus tumbuh positif.
"Saya tanya ke Ibu Menteri (Keuangan), ada berapa uang kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di bank yang belum dipakai? Biasanya tahun lalu, di bulan-bulan seperti ini paling Rp 210 triliun, Rp 220 triliun (sisa APBD di bank)," ujarnya.
"Pagi tadi kita cek, uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun. Kita ini cari investasi agar dapat arus modal investasi masuk. Yang masuk di kantong enggak dipakai, ya percuma. Rp 278 triliun itu gede banget, besar sekali. Kalau ini cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan itu akan memengaruhi pertumbuhan di daerah," sambung Jokowi dengan nada yang meninggi.
