KPK Didesak Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi
RN - Puluhan mahasiswa asal Kota Bekasi yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Bekasi (Komisi) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Dalam orasi yang dilontarkan, para pendemo menuntut KPK untuk segera memanggil dan memeriksa oknum Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di salah satu Dinas Pemerintahan Kota Bekasi yang juga selaku ketua Komunitas Tim Pemenangan Plt. Walikota Bekasi. Oknum ini diduga memiliki rekening gendut atas jual beli kegiatan salah satu dinas dan jual beli jabatan Eselon 2, 3 dan 4 pada Pejabat Pemerintahan Kota Bekasi tahun 2022.
BERITA TERKAIT :Pilkada Kota Bekasi Banyak Golput, KPU Dikasih Duit Rp 113 Miliar Tapi Gagal Sosialisasi
Usai Dilantik Secara PAW, Sayadih Fokus Menjalankan Peran & Fungsi Anggota DPRD Kota Bekasi
"Kedatangan kami ke KPK kali ini merupakan keseriusan kami dalam mengawal hasil informasi dan observasi kami atas adanya diduga memiliki rekening gendut atas dugaan kasus jual beli proyek pekerjaan di salah satu Dinas Pemerintah Kota Bekasi dan kasus jual beli jabatan pada proses rotasi mutasi Pejabat eselon 2, 3 dan 4 pada tahun 2022 yang dilakukan salah satu oknum TKK Kota Bekasi yang juga selaku Ketua Komunitas Pemenangan Plt. Walikota Bekasi serta bisa di bilang sebagai orang kepercayaan Plt. Walikota saat ini," tegas Muhammad Ali selaku koordinator aksi.
Menurut Muhammad Ali, hal ini adalah jelas sebuah kejahatan yang terstruktur, bahkan pihaknya mencurigai adanya aktor di belakang oknum TKK tersebut agar terlihat bersih dan mau cuci tangan atas hal ini.
"Karenanya kedatangan kami ke sini meminta KPK untuk serius menangani kasus ini hingga tuntas. Kami sudah memberikan nomor oknum yang diduga memiliki rekening endut tersebut dan beberapa informasi kita dalam kasus ini agar dapat di lakukan pengadaan dan di komunikasikan guna pendalaman kasus dan mendesak KPK agar segera memanggil dan memeriksa oknum TKK tersebut, dan Minggu depan kami akan melakukan aksi lanjutan ke kantor Pemerintahan Kota Bekasi untuk mendesak proses pencopotan oknum tersebut," tutup Ali.
