RN - Kinerja beberapa dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih memble. Tak hanya memble, bahkan aroma pungli dan tidak transparan di beberapa dinas masih tercium kuat. Imbasnya, target tidak tercapai.
Begitu dikatakan Presidium Aliansi Pemuda Jakarta( APJ) M Kahar meminta Heru Budi Hartono (Pj Gubernur DKI) agar segera melakukan pembenahan birokrasi yang berorientasi pada tata laksana pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Permintaan ini sebagai langkah dukungan dalam perbaikan Jakarta yang sudah ramai disampaikan berbagai kalangan.
BERITA TERKAIT :Belajar Dari Paman Birin Yang Bebas Dari Jeratan Kasus Korupsi Oleh KPK
Paman Birin Menang Gugatan, KPK Keok Dilibas Gubernur Kalsel
Salah satu yang menjadi sorotan APJ (Aktivis Pemerhati Disabilitas) adalah soal PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sebab, menurut APJ, jika PAD tinggi, minimal mencapai target, maka program buat masyarakat akan ikut meningkat.
"Pak Heru menurut kami sebaiknya langsung tancap gas dalam membenahi berbagai masalah yang ada pada dinas-dinas di lingkungan Pemprov DKI, utamanya yang berkenaan dengan peningkatan PAD. Ada beberapa yang sudah kami catat," kata Kahar dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022).
Lebih lanjut dalam keterangan tertulis yang dikirim kepada awak media, Kahar menjelaskan banyak terjadi persoalan yang harus diperbaiki salah satunya adalah pajak hiburan yang jika dilakukan dengan benar maka akan mendongkrak kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta pasca pendemi Covid 19 selama dua tahun yang membuat PAD terjerembab.
"Seperti pada Bapenda DKI, itu kami anggap banyak permasalahan pada sektor pajak hiburan khususnya soal transparansi penerimaan pajak.
Mengapa Pendapatan Daerah dari sektor pajak tidak tercapai dari tahun ke tahun. Hal ini perlu evaluasi bila perlu ditindak tegas,” cetusnya.
Kahar mengatakan, sebaiknya Heru dalam waktu dekat perlu memanggil kepala Bapenda DKI Jakarta untuk segera menjelaskan soal pajak yang sudah diterima.
Pemanggilan kepada yang bersangkutan harus segera dilakukan. Beliau harus bertanggungjawab dan menjelaskan soal pendapatan pajak terutama tempat hiburan.
Kalau nanti terbukti tidak maksimal dalam bekerja, menurut Kahar, sebaiknya diganti dan jika ditemukan ada penyelewengan maka harus bertanggungjawab secara hukum dengan semua yang sudah dilakukan.
“Semua perbaikan harus dimulai dari dalam, ketegasan itu yang Aliansi Pemuda Jakarta tuntut dari Pj Gubernur DKI Jakarta,” tegas Kahar.
“Jika memang ada indikasi penyimpangan maka harus dilakukan proses audit mendalam. Apabila ada temuan kejanggalan hendaknya langsung dilaporkan kepada yang berwajib, bisa Kepolisian, Kejaksaan bahkan KPK. Pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi adalah harapan bagi kami warga masyarakat Jakarta”.
