Ngadu Di JAKI Gratis, Warga: Meja Aduan Butuh Bensin Dan Duit Parkir Bro

RN - Jika membandingkan mana lebih efektif soal aduan ternyata JAKI lebih unggul. Karena JAKI bisa diketik di mana saja soal aduan dan berbeda dengan meja aduan.

Jika ke meja aduan, warga harus datang ke Balai Kota. Dari rumah ke Balai Kota tentunya membutuhkan bensin, waktu dan tenaga hingga duit parkir.

"Kalau meja aduan keluar duit, parkir dan bensin. Kalau JAKI gratis langsung ketik jadi. Motor gw di parkir di IRTI bro dan itukan bayar," ungkap Pandi, warga Kebayoran, Jaksel yang datang ke meja aduan, Jumat (21/10).

Efektifitas waktu dan tempat kata bapak satu anak ini lebih enak JAKI. "Harusnya dipakai dua-duanya saja. Kalau kaya saya inikan cuma kuli kecil kalau harus ke Balai Kota repot," ungkapnya.  

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim, ada banyak laporan yang datang setelah posko pengaduan di Balai Kota DKI dibuka pada Selasa (18/10). Heru tak menjawab efektivitas yang ada.

Meski begitu, ia menegaskan, jika layanan aduan itu tetap ramai dikunjungi warga. Mantan Wali Kota Jakut ini juga mengaku, semua kanal aduan seperti JAKI, SMS dan media sosial masih berlaku.

Sementara Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Andriansyah mengatakan, dalam tiga hari meja aduan Pemprov DKI dibuka, ada sekitar 83 orang yang mengadu. Dia memerinci, pada 18 Oktober setidaknya ada tujuh laporan, dan disusul keesokannya 22 orang.

“Kemudian pada 20 Oktober kurang lebih sekitar 54 orang. Jadi total selama tiga hari, kurang lebih sekitar 83 orang yang melapor,” kata Andriansyah, Jumat (21/10).

Jumlah itu, disebut Heru memang lebih masih sedikit dibanding aduan melalui aplikasi JAKI yang mencapai 100 laporan per hari. Namun demikian, jumlah laporan ke meja aduan setidaknya selalu meningkat dalam tiga hari terakhir.

“Untuk meja aduan, paling banyak aduan disampaikan dari wilayah Jakarta Pusat, dan sama usulan yang paling banyak terkait bantuan sosial,” katanya.

Ditanya alasan jumlah aduan melalui JAKI yang terlampau jauh dibanding meja aduan, Andriansyah tak menjawabnya. Menurut dia, pihak Pemprov hanya akan berfokus pada kualitas layanan publik dan menjamin peningkatannya.

“Saat ini juga kami terus melakukan survey terkait dengan kepuasan baik itu melalui JAKI,” tuturnya.

Menurutnya, alasan meja aduan dibuka kembali, bisa jadi agar masyarakat berinteraksi langsung kepada aduan. Karena itu, pihaknya berniat untuk meningkatkan terus kualitas layanan pengaduan bagi warga.

“Mereka bisa berkomunikasi terkait dengan hal-hal yang dirasakan warga masyarakat terkait dengan layanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta,” ucapnya.

JAKI Diakui

JAKI terpilih mewakili Indonesia dalam perhelatan IDC Asia Pacific Smart City Awards. Penghargaan ini menjadi platform inovasi dan transformasi oleh kota, pemerintah daerah, serta pemasok TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) di wilayah Asia Pasifik.

Pada 2021, Jakarta berhasil memenangkan kategori Best in Future of Digital Innovation melalui super app Jakarta Kini (JAKI).

Dalam kompetisi ini, ada dua nominasi dari Jakarta, yaitu pada kategori Pandemic Management (aplikasi JAKI) dan kategori Public Safety – Next Generation Emergency Services (Sistem Pengendalian Banjir).

Pada kategori pertama, aplikasi JAKI bersaing dengan aplikasi lain yang berasal dari Korea, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura.

Pada masa pandemi, JAKI berkontribusi dalam penanganan COVID-19 di Jakarta melalui fitur Jakarta Tanggap COVID-19. Selain itu, ada fitur JakLapor untuk melaporkan permasalahan kota dan pelanggaran PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), serta fitur JakWarta untuk mengakses informasi umum perihal COVID-19 di Jakarta.

Nominasi kedua yang tak kalah membanggakan adalah Sistem Pengendalian Banjir atau Flood Control System pada kategori Public Safety.

Sistem ini merupakan suatu inisiatif untuk mendistribusikan dan mengetahui informasi banjir di Jakarta. Saat ini Flood Control System berada dalam tahap inisiasi dan akan memasuki tahap penyempurnaan pada 2023 mendatang.

Pemprov DKI Jakarta mengembangkan sistem ini dengan memanfaatkan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI). Tujuan dari sistem ini bisa membantu meminimalkan banjir di Jakarta serta menangani banjir secara terintegrasi dan real-time.