RN - Gubernur Papua Lukas Enembe sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rakyat Papua yang menolak penetapan Lukas sebagai tersangka meradang.
Situasi Papua saat ini panas. Tidak mau ada kegaduhan, KPK menawarkan solusi menarik. Diketahui, KPK hingga saat ini tidak bisa memanggil Lukas ke Jakarta.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menawarkan penghentian kasus Lukas asalkan bisa membuktikan dari mana sumber uang ratusan miliar rupiah yang ditemukan PPATK dalam transaksinya.
BERITA TERKAIT :KPK Lelet, Eks Wamenkumham Masih Hidup Bebas, Isu Intervensi Mencuat
Prabowo-Gibran Belum Dilantik, KPK Udah Ribut Soal Makan Siang Gratis
"KPK, berdasarkan UU yang baru ini, bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3 kalau nanti dalam proses penyidikan Pak Lukas bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan, ratusan miliar, tersebut," kata Alexander Marwata.
"Misal Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti kami akan hentikan, tapi mohon itu diklarifikasi, penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa," imbuhnya.
Alex mengatakan KPK akan mengirim surat panggilan untuk Lukas. KPK berharap Lukas dan tim pengacaranya kooperatif.
"Kami akan melakukan pemanggilan kembali. Mohon nanti Pak Lukas dan penasihat hukumnya untuk hadir di KPK. Ataupun kalau misalnya Pak Lukas ingin diperiksa di Jayapura, kami juga mohon kerja samanya agar juga masyarakat ditenangkan. Kami akan melakukan pemeriksaan secara profesional. Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," katanya.
Menko Polhukam Mahfud Md juga mengatakan hal senada. Mahfud mengimbau Lukas Enembe datang ke KPK.
"Kepada Saudara Lukas Enembe, menurut saya, ya kalau dipanggil KPK, datang saja," kata Mahfud Md.
Mahfud juga menawarkan hal sama, yaitu Lukas Enembe akan dibebaskan dari tuduhan kasus korupsi apabila tidak terbukti bersalah. Namun sebaliknya, jika terbukti bersalah, Mahfud meminta Lukas bertanggung jawab.
"Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin, dilepas, nggak ada, dihentikan itu. Tetapi kalau cukup bukti, ya harus bertanggung jawab karena kita semua sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari program dari pembangunan NKRI," katanya.
Mantan Ketua MK itu juga mengatakan kasus Lukas Enembe bukanlah rekayasa politik menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, sejak 2020, Mahfud telah menyampaikan adanya dugaan kasus korupsi besar di Papua.
"Kasus Lukas Enembe ini bukan baru terjadi sekarang menjelang situasi politik seperti ditulis oleh Romo... tadi situasi politik menjelang 2024 terhadap parpol dan sebagainya. Karena saya persilakan Saudara membuka berita, membuka situs, tanggal 19 Mei 2020 saya selaku Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar di Papua, dan ini masuk di dalamnya. Itu bukan sekarang, itu tahun 2020, saya sudah mengumumkan dan wartawan sudah menulis," ujar Mahfud.
Sementara pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, heran soal duit Rp 560 miliar ke rekening kasino yang disorot. Dia mengatakan Lukas Enembe adalah orang kaya.
"Dia kan orang kaya. Dia punya sumber daya alam, dia punya emas, kamu mau curiga?" kata Aloysius Renwarin kepada wartawan, Senin (19/9/2022).
Dia mengklaim harta Lukas Enembe berasal dari pendapatan selama 20 tahun menjadi pejabat di Papua. Dia mengatakan Lukas Enembe menjabat di daerah dengan sumber daya emas paling banyak.
"Dia sudah 20 tahun menjabat di negerinya yang sumber emas paling banyak di kabupatennya, di tempat kelahirannya, di negerinya. Jadi mau apa lagi buat cari-cari kesalahan orang?" tutur Aloysius.
Selain itu, Aloysius heran soal jumlah sangkaan suap yang semula Rp 1 miliar kini meningkat. Dia mengklaim nilai tersebut merupakan uang pribadi Lukas Enembe. Dia heran atas proses penyidikan yang dilakukan KPK.
"Kan dipanggil kemarin kan Rp 1 miliar, ya toh. Mau diperiksa kan Rp 1 miliar. Katanya gratifikasi. Itu kan uang pribadi Pak Gubernur yang dikirim ke rekeningnya. Kok sekarang langsung dikembangkan? Memangnya penyidikan kayak bagaimana? Jadi jangan bilang ada miliar-miliar lain," jelasnya.
Bak Pahlawan
Lomato Enembe atau Lukas Enembe lahir di Distruk Mamit yang kini masuk wilayah Kabupaten Tolikara, Papua pada 27 Juli 1967. Lomata lahir dari pasangan Tagolenggawak Enembe dan Deyaknobukwe Enumbi.
Ia melanjutkan sekolah ke SD YPPGI Mamit. Saat sekolah, guru dan teman-temannya mulai memanggil Lomato dengan sebutan Lukas sebagai bentuk penghormatan dan tanda bagian dari keluarga besar umat Kristiani.
Lulus SD tahun 1980, Lukas muda terbang ke Jayapura dan melanjutkan sekolah di SMP Negeri Sentani (SMP Negeri 1 Jayapura di Sentani). Kala itu ia satu-satunya anak pegunungan yang diterima di SMP tersebut.
Ia kemudian ikut ujian seleksi dan diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sam Ratulangi Manado cabang Gorontalo. Baru empat semester, Lukas memutuskan pindah ke Manado dan masuk ke FISIK Universitas Sam Ratulangi.
Lulus tahun 1995 dengan menyandang gelar Sarjana Ilmu Politik. Setelah lulus kuliah, Lukas diterima sebagai CPNS pengajar di Universitas Cenderawasih Papua. Namun saat SK keluar, Lukas dipindahkan ke Kantor Sosial dan Politik Kabupaten Merauke.
Tak lama bertugas, ia mendapatkan tugas belajae di lembaga pendidikan keagamaan The Christian Leadership and Second Linguistic di Cornerstone Collage di Australia dari tahun 1998-2001. Setelah lulus, Lukas juga mengambil pendidikan pascasarjana bidang Konsentrasi Magister Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus dengan gelar Master tahun 2011.
Saat masih bertugas di Merauke, ia kembali mengikuti tugas belajar di Australia dan ia mendalami bahasa Inggris serta ilmu kepemimpinan Kristen. Pulang dari pendidikan, ia maju pencalonan Bupati Punjak Jaya dan menjabat sebagai Wakil Bupati Puncak Jaya mendampingi bupati terpilih tahun 2001-2006 yakni Eliezer Renmaur.
Jelang akhir jabatan sebagai wakil bupati, ia memutuskan maju sebagai calon Gubernur Papua tahun 2006. Kala itu belum ada anak Papua pegunungan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin Papua.
Namun dia gagal dan kembali ke Puncak Jaya. Menggandengn Henoch Ibo, ia kembali maju di Pildaka Puncak Jaya. Ia pun ditetapkan sebagai Bupati Puncak Jaya tahun 2007-2012.
Di saat bersamaan dia membentuk Asosiasi Para Bupati Pegunungan Tengah untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Pegunungan Tengah. Lukas Enembe yang maju dalam pemilihan Gubernur Papua berhasil meraih suara terbanyak dengan kemenangan 52 persen.
Ia bersana Klemen Tinal pun dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernua Papua periode 2013-2018 di Stadion Mandala, Jayapura pada 9 April 2013. Pada tahun 2018, Lukas dan Klemen juga kembali terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernua Papua.
Mereka dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ia dan Klemen kemudian fokus untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak Papua dan membangun sekolah-sekolah yang dipercaya bisa menanggulangi kemiskinan di Papua yang masih terlalu besar.
Namanya diabadikan sebagai nama stadion di Jayapura Stadion Lukas Enembe, Jayapura. Stadion tersebut dipergunakan untuk pembukaan PON.
Bagi rakyat Papua, Lukas adalah seorang pahlawan. Dia gemar membantu warga dan memperjuangkan hak-hak rakyat Papua.
"Kami marah jika gubernur kami dikriminalisasi," teriak rakyat Papua.
