Survei Indodata-ISPEC: Kebijakan Maritim Era Jokowi-Maruf Semakin ke Sini Hilang

 

RN - Hampir delapan tahun berlalu sejak Presiden Jokowi mengumumkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Melalui doktrin 'poros maritim dunia', Presiden Jokowi berharap bisa mempercepat upaya untuk mengintegrasikan sumber daya darat (hinterland) dan laut untuk kesejahteraan bangsa. Sayangnya, belum banyak kemajuan yang dicapai bahkan seolah terlupakan.

BERITA TERKAIT :
Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral

---

Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?

---

Berdasarkan hasil survei terbaru Indodata tentang kebijakan maritim nasional menunjukkan sebagian masyarakat Indonesia tidak puas dengan implementasi kebijakan tersebut.

"Terdapat 73 persen masyarakat yang menyatakan tidak puas dengan upaya pemerintah Jokowi-Maruf membangun kebijakan maritim nasional,” ujar Direktur Eksekutif Indodata, Danis Tri Saputra Wahidin dalam keterangannya kepada awak media, di Jatiwaringin, Bekasi, Minggu (11/9/2022).

Survei dilakukan selama periode 25 Juli hingga 30 Agustus 2022 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan margin of error 2,8 persen.

Dalam survei ini, Danis menjelaskan, Indodata bersama Panitia International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC) juga melakukan serangkaian kegiatan untuk menghimpun sejauh mana minat dan tanggapan publik mengenai kebelanjutan kebijakan maritim nasional. Survei ini menggunakan sistem mix metode, yakni perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif.

“Survei yang kita lakukan itu menunjukkan hasil kebijakan maritim nasional kita itu mengecewakan. Responden tidak puas terhadap kebijakan itu,” papar Danis yang didampingi peneliti sekaligus panitia ISPEC, Agus Subandono dan J. Batara

Menurut Danis, kebijakan poros maritim sebetulnya sudah lama dicanangkan, yakni sejak 2014 tahun pertama Jokowi berkuasa, tapi kemudian terlupakan dan terabaikan. "Padahal kebijakan ini memiliki potensi yang sangat besar dan menarik investasi yang sangat besar dari berbagai kawasan," imbuh dosen UPN Veteran Jakarta ini.

Lebih lanjut Danis menjelaskan, tujuan survei ini dalam rangka kajian dan upaya mengembangkan maritim sekaligus memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh, perintis dan praktisi, inisiator serta diplomasi di bidang maritim. Oleh karenanya, dalam survei ini melibatkan banyak tokoh.

"Tapi penganugerahan ini di luar kepentingan politik. Mereka juga tidak mencalonkan dan para penilai juga merupakan para ahli di bidangnya,” terang Danis.

Melalui survei ini, tambah Danis, diharapkan akan memunculkan kembali gagasan betapa pentingnya kebijakan maritim nasional dalam upaya memperkuat pertahanan ekonomi nasional.

Latar Belakang Survei

Agus mengatakan, serangkaian kegiatan yang dilakukan ISPEC bersama Indodata, untuk mengingatkan kembali sejauh mana implementasi kebijakan maritim nasional. "Mungkin karena proyek lain lebih besar yang lebih monumentalis sehingga maritim jadi terlupakan,” ucapnya.

Seperti diketahui, 72 persen dari wilayah Indonesia merupakan laut. Potensi sumber daya alam termasuk 90 persen APBN dihasilkan dari laut.

“Sebetulnya kebijakan poros maritim Indonesia itu sudah tepat, hanya semakin ke sini hilang. Mungkin karena ada IKN (Ibu Kota Nusantara) poros maritim seperti terabaikan, Maka kami melakukan kegiatan mengingatkan kembali, kita bicara dari hulu ke hilir,” ujar Agus.

Survei ini dilakukan tidak semata untuk mengetahui tanggapan publik terkait kebijakan poros maritim dunia dan penghargaan. Pihaknya juga melakukan riset tentang pembentukan kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Perhubungan. Direktorat ini nantinya bertugas menjalin kerja sama di bidang kemaritiman.

"Jadi perlu adanya direktorat jenderal tersendiri terkait infrastruktur. Hal ini menurut kami perlu,” kata Agus.

Dia menilai angka ketidakpuasan publik yang dominan menunjukkan tol laut atau poros maritim jarang digaungkan lagi. "Terbukti dalam survei kita perlu mendorong, sayang sekali potensi maritim terabaikan,” imbuhnya.

Adapun serangkaian kegiatan meliputi survei opini publik terhadap Kebijakan Maritim Nasional, penyusunan kelembagaan yang memonitoring kerjasama di bidang maritim, penganugerahan award kepada tokoh maritim baik sebagai perintis, inisiator kebijakan maupun yang berjasa dalam diplomasi kemaritiman, penyusunan buku sejarah Maritim Indonesia, serta menjalin kerja sama diplomatik dengan negara-negara maritim dunia untuk menanamkan investasi di bidang maritim, terutama Inggris.

Berikut daftar nama 20 tim ahli yang terlibat dalam menghimpun dan melakukan kajian secara kualitatif terhadap tokoh perintis, inisiator kebijakan maupun yang berjasa dalam diplomasi kemaritiman, yaitu,

1. Wanshah Wibisono SH, MA; 2. Drs.Shahandra Hanitiyo MA; 3. Bani Aulia Maulana; 4. Prof. Ir. Nuryuwono (UGM); 5. Prof. Dr. Ir. Harun AlRasyid Lubis (ITB); 6. Prof. Dr Ir Senator Nur Bahagia (ITB)
7. Ir. Tri Achmadi PHd (ITS); 8. Dr. Ir. Sri Rahardjo. M.Phil (ITL Trisakti); 9. Dr. Ir. Son Diamar M.Sc (Praktisi Maritim); 10. Laksda TNI Pur. Dr Suryo Wiranto SH MH (Pramarin);

Selanjutnya, 11. Dr. Datep Purwa Saputra (Pramarin); 12. Setijadi, S.T., M.T., IPM. (Supply Chain Indonesia); 13. Carmelita Hartoto (INSA); 14. Pasoroan Herman Harianja (INAMPA); 15. Yukki Nugrahawan Hanafi (ALFI); 16. Ir. Benny Herianto (Praktisi Maritim); 17. Ir. Aulia Febrial Fatwa, ASCM, ASSCM (ABUPI); 18. Ir Arif Suhartono (Praktisi Bisnis Pelabuhan); 19. Mahendra Rianto (ALI); 20. Ir. Darma Tyanto Saptodewo MM (IAMPI).

Adapun nama-nama nominator yang telah ditetapkan oleh tim ahli berdasarkan track record dan jasa-jasanya di bidang maritim  serta telah diukur akseptabilitasnya di tengah publik Indononesia, sebagai berikut:

A. Tokoh Perintis dan Praktisi di Bidang Maritim

1. Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., MRINA      
2. Dr. Capt. Entin Kartini, MM.    
3. Dr. (HC). Susi Pudjiastuti         
4. Letnan Jenderal TNI Mar (Purn.) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si.  5. Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto   
6. Jend TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Panjaitan M.P.A
7. Dr. (HC). Ir. Budi Karya Sumadi             
8. H. Erick Tohir B.A., M.B.A          
9. Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA
10. Dr. (HC). Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A          
11. Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM         
12. Capt Gita Arjakusuma,            
13. Capt.Mek Selamet Wibowo

B. Inisiator Kebijakan di Bidang Maritim

1. Ir. Joko Widodo          
2. Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar
3. Jenderal  TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A
4. Dr. (HC). Susi Pudjiastuti         
5. Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS.         
6. Laksamana Muda TNI (Purn.) E. Estu Prabowo, S.M., M.Sc      
7. Sultan Hamengkuhbuwono X        
8. Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M       
9. Ir.Budi Karya Sumadi
10. Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA
11. Dr. (HC). Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A          
12. Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM         
13. Capt Gita Arjakusuma,            
14. Capt.Mek Selamet Wibowo

B. Inisiator Kebijakan di Bidang Maritim

1. Ir. Joko Widodo          
2. Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar
3. Jenderal  TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A
4. Dr. (HC). Susi Pudjiastuti         
5. Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS.         
6. Laksamana Muda TNI (Purn.) E. Estu Prabowo, S.M., M.Sc      
7. Sultan Hamengkuhbuwono X        
8. Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M       
9. Ir.Budi Karya Sumadi
10. Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA., MBA
11. Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A.    

C. Diplomasi Kemaritiman

1. Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA
2. Ir. Sarwono Kusumaatmadja
3. Ir. H. Joko Widodo     
4. Sultan Hamengkuhbuwono X
5. Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M       
6. Prof Dr marsetio Danusaputro             
7. Prof Dr marsetio Danusaputro