RN - Pencopotan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jadi liar. Banyak isu yang menyebut kalau Suharso membangkang.
Suharso dikabarkan tidak patuh dengan Jokowi. Benarkah
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin mengaku sempat mendengar isu pencopotan Suharso Monoarfa. Kata dia, Suharso menolak permintaan Jokowi digeser menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
BERITA TERKAIT :PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
PPP DKI Si Parpol Gurem Banyak Masalah, Kader: Bengkel Motor Dan Managemen Warteg
Untuk diketahui, jabatan Menpan RB baru saja diisi Abdullah Azwar Anas, setelah Tjahjo Kumolo meninggal dunia.
"Seperti yang saya dapatkan informasinya, bahwa pencopotan Suharso itu, karena pemicunya ya Suharso tidak taat, tidak patuh, membangkang pada Jokowi terkait reshuffle. Jadi, ketika itu, Jokowi meminta Suharso untuk digeser menjadi Menpan RB," kata Ujang kepada dikutip dari suara.com, Sabtu (10/9/2022).
"Tetapi Suharso Monoarfa tidak mau, ya itu dianggap membangkang," katanya
Maka itu, kata Ujang, ketika Suharso sedang berada di luar negeri dalam kunjungan kerjanya sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas digelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP, sehingga menunjuk Plt yang dipilih anggota Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) M Mardiono.
"Oleh karena itu, ya ketika Suharso sedang berada di luar negeri gitu, suka tidak suka, senang tidak senang dikudeta ya, diturunkan diganti oleh Mardiono," ucapnya
Apalagi, kata Ujang, dengan dikeluarkannya SK Menkumham terkait kepengurusan baru PPP yang kini diemban oleh Plt Ketum PPP Mardiono dirasa cukup cepat. Sehingga muncul dugaan itu sebagai bentuk salah satu skenario untuk mencopot Suharso dari ketua umum partai berlambang Ka'bah itu.
"Seandainya SK Menkumham itu memang betul keluar dengan cepat mengesahkan Mardiono, ya itu sudah jelas bahwa itu bagian dari pada skenario, untuk mencopot apa namanya, Suharso dari PPP," ujarnya
"Ya, begitulah politik, apalagi PPP bagian dari partai koalisi Jokowi dan sudah masuk bagian dari pada bagian KIB," katanya.
Sebelumnya, Suharso meminta internal partai yang menjadi pihak menggulingkan kekuasaannya dari kursi ketua umum, tidak membawa-bawa nama Presiden Jokowi.
