Solusi Menghadang Inflasi Maknyus, Strategi Kabupaten Bogor Bisa Ditiru
RN - Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bisa ditiru. Sebab, strategi untuk menghadang inflasi diyakini manjur dan maknyus.
Bahkan, Kabupaten Bogor optimistis mengulang tradisi melebihi target atau over target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah ancaman inflasi karena pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Meski ada ancaman inflasi, kami optimistis PAD tahun ini bisa tercapai, bahkan over target seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Arif Rahman di Cibinong, Bogor, Kamis (9/9).
BERITA TERKAIT :Tipu-Tipu Daerah Bikin Data Inflasi Bodong Demi Duit Insentif
Harga Bawang Putih Pedas Picu Inflasi, Mendagri Colek Kemendag Dan Kementan
Pasalnya, di era kepemimpinan Ade Yasin-Iwan Setiawan, Pemkab Bogor mengalami kelebihan target PAD hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebanyak Rp484 miliar, atau 118 persen dari target, tahun 2020 Rp347 miliar atau 114 persen, dan tahun 2021 Rp470 miliar atau 114 persen.
Menurutnya, pengoptimalan pendapatan itu sesuai instruksi Bupati Ade Yasin yang kini sedang berstatus nonaktif. Beberapa upaya yang dilakukan selama tahun 2021 seperti optimalisasi penggalian potensi PAD sebagai sumber pendapatan daerah, peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.
Kemudian, optimalisasi penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah dalam upaya percepatan penerimaan pajak daerah, relaksasi pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat yang masih dalam pemulihan ekonomi dan sosial.
Selanjutnya, optimalisasi pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, serta penguatan regulasi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Arif menyebutkan, selama pandemi pihaknya memperbanyak tempat pembayaran pajak daerah seperti melalui transfer bank, mini market, platform Bukalapak dan Tokopedia, serta Kantor Pos.
"Dalam menghadapi pandemi COVID-19 Bappenda Kabupaten Bogor engeluarkan kebijakan relaksasi pajak daerah dengan tujuan meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya," terang Arif.
Pemerintah Kabupaten Bogor tahun ini menargetkan PAD senilai Rp3,14 triliun. Jika dirinci, target PAD tersebut terdiri dari pajak daerah senilai Rp2,2 triliun, retribusi daerah Rp147 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp66,6 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp731 miliar.
"Tahun ini kita targetkan (PAD) sebesar Rp3,14 triliun semoga bisa tercapai atau melampaui target seperti tahun 2021," ujarnya.
Sementara, target pendapatan Kabupaten Bogor secara keseluruhan pada tahun 2022 ditetapkan senilai Rp7,74 triliun terdiri dari PAD Rp3,14 triliun dan pendapatan transfer senilai Rp4,59 triliun.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi mengapresiasi upaya eksekutif dalam mencapai target PAD. Pria yang akrab disapa Wanhai itu menganggap kinerja Ade Yasin-Iwan Setiawan sudah maksimal.
"Dengan capaian tersebut kinerja Pemkab Bogor berarti maksimal. Dan hal itu sangat positif dengan capaian yang over target," kata politisi Partai Golkar itu.
Ia mendorong Pemkab Bogor untuk kembali memaksimalkan potensi-potensi yang saat ini belum tersentuh. Sehingga dengan pendapatan yang besar Pemkab Bogor bisa melakukan pembangunan yang masif juga.
"Awal pandemi untuk akumulasi pendapatan daerah sempat berkurang karena transfer dari pemerintah pusat dan provinsi berkuran. Tetapi untuk PAD cukup baik karena meningkat signifikan," ujarnya.
Wanhai berharap kinerja maksimal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal menggali PAD ini dapat memberikan dampak positif pada pembangunan, sehingga tidak tertumpu pada anggaran dari pemerintah pusat.
"Dengan PAD yang over target berarti pembangunan di Kabupaten Bogor tidak terhambat. Dan kinerja ini harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan," ucapnya.
