Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

DPRD DKI: Generasi Z Berkontribusi Besar Kendalikan Inflasi

RN/CR | Jumat, 29 Maret 2024
DPRD DKI: Generasi Z Berkontribusi Besar Kendalikan Inflasi
-Ist
-

RN - Anggota Komisi C DPRD DKI, Esti Arimi Putri menilai pentingnya upaya pemberdayaan daya beli terhadap semua golongan demi mengendalikan inflasi. Termasuk terhadap generasi Z yang sekarang jumlahnya cukup banyak di Jakarta.

Diketahui, jumlah generasi Z di Jakarta saat ini sebanyak 7 juta jiwa atau 25,65 persen dari total penduduk Ibu Kota. Angka ini, kata Esti, tidak bisa dipandang remeh dalam menggerakkan roda perekonomian Jakarta.

Apalagi Generasi Z terus menciptakan budaya baru dalam kegiatan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan modernisasi dan digital.

BERITA TERKAIT :
Sempat Pilih Meninggoy, Penderita TBC Disentuh Pemkot Jakbar dan Anggota DPRD Sekarang Pulih
Komisi A Desak Wali Kota Timur Bongkar PGC, Berdiri Di Atas Gorong Gorong Lahan Pemda

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan diskusi bertajuk Balkoters Talk: Jakarta Merawat Daya Beli, Menekan Inflasi yang digelar di Persroom Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/3/2024).

"Generasi Z ini sekarang backbone (tulang punggung) perekonomian kita. Sepertinya memang ada di Generasi Z potret ekonomi Jakarta, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta," ujar Esti.

Esti pun mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan reformasi digital yang menyeluruh dimulai dari edukasi terhadap para generasi Z.

"Generasi Z itu belanja pasti di Tiktok, di Shopee dan sebagainya. Nah itu juga yang harus diperhatikan bagaimana peluang digital reformasi ini juga diikut sertakan keberadaannya," jelas Esti.

"Karena walaupun mereka terkenal dengan generasi instannya tapi mereka ini adalah salah satu distribusi sirkulasi ekonomi di DKI Jakarta," tambahnya menjelaskan.

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Mochamad Abbas mengatakan salah satu pendapatan yang diandalkan DKI Jakarta adalah pajak. Apalagi, nantinya akan ada Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan segera diterapkan.

Nantinya, akan ada penyesuaian terkait perpajakan di Jakarta usai tak lagi menjadi Ibu Kota, termasuk dalam hal reformasi digital.

"Nah dengan formulasi-formasi ke depan seperti apa juga itu lagi diskusikan lebih lanjut. Tapi saya yakin apapun kebijakan yang nanti akan diambil pasti juga memperhatikan daya belinya masyarakat, memperhatikan juga kebutuhan dari pemerintah daerah terkait dengan PAD-nya," ucapnya.

Untuk itu, pihaknha juga akan mengajak stakeholder terkait seperti dari perusahaan penyedia aplikasi dan pengusaha yang disasar para generasi Z agar tetap membantu mengendalikan harga demi menekan inflasi.

"Enggak menutup kemungkinan memperhatikan juga para pihak-pihak yang investor atau para pengusaha yang sudah melakukan bisnisnya di kota Jakarta ini," pungkasnya.

#Inflasi   #Ekonomi   #DPRD