Tipu-Tipu Daerah Bikin Data Inflasi Bodong Demi Duit Insentif
RN - Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka borok daerah. Dia menyebut adanya manipulasi data inflasi yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah (pemda) untuk mendapatkan hadiah berupa insentif dari pemerintah pusat.
Ia menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel.
"Jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (4/10).
BERITA TERKAIT :Prabowo Lebih Jago Dari Jokowi, Sekali Gebrak Bawa Rp156,5 Triliun Dari China
Gibran Curhat, Dari Makan Bergizi Gratis Hingga Ekonomi 8 Persen
Sri Mulyani mengatakan telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemda yang mendapat reward katanya arus benar-benar menjaga angka inflasinya.
"Jadi kami sepakat, Mendagri, saya, dan kita semuanya, BPS jelas untuk menjaga agar angka inflasi harus akurat dan kredibel. Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik," tambahnya.
Sebelumnya, Tito mengungkapkan modus kepala daerah agar data inflasinya baik. Para kepala daerah itu katanya mendatangi kantor BPS.
"Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing 'tolong dong, bikin angkanya bagus kami', begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Kamis (26/9).
Sri Mulyani pada 2023 laku memberikan hadiah berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua pada 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar.
Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.
"Insentif fiskal untuk pemerintah daerah hanya ada di Indonesia, ini tidak ada di negara lain. Rp330 miliar itu satu kali penghargaan. Kita kasih tiga kali penghargaan jadi Rp1 triliun," ujar Sri Mulyani, 2023 lalu.
