Dinilai Tidak Memberi Manfaat Bagi Umat Islam, FKPP Minta PPP Evaluasi Menterinya

RN - Belum genap seminggu perubahan tampuk kepemimpinan di DPP PPP dari Suharso Monoarfa kepada Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum hasil Mukernas Banten, Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) PPP kembali buka suara.

Kali ini sekretaris FKPP, Wahyudin meminta kepada Plt Ketua Umum, Mardiono agar segera mengevaluasi dua orang kader PPP yang saat ini ditempatkan dalam Kabinet Indonesia Maju. Yang pertama, Suharso Monoarfa yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Menteri Bappenas dan Zainut Tauhid Saadih yang merupakan Wakil Menteri Agama.

"Kedua Beliau ini awalnya diharapkan mampu membawa aspirasi umat Islam dalam program-program pemerintahan Pak Jokowi karena berasal dari Partai Islam. Namun kenyataannya, Suharso sebagai Menteri yang merencanakan pembangunan nasional tidak mampu menunjukkan keberpihakannya pada Umat Islam dalam perencanaan pembangunan yang disusunnya" ungkap Wahyudin, Rabu (7/9/2022) di Jakarta.

Dia mengungkapkan salah satu contohnya adalah Dana Abadi Pesantren yang diatur dalam Perpres nomor 82 tahun 2021 tidak tercantum jelas dalam APBN 2022, padahal ini adalah amanat undang-undang pesantren.

"Amanah Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren jelas menegaskan bahwa pemerintah memberi dukungan kepada pesantren melalui program, fasilitasi kebaijakan dan pendanaan. Namun PPP yang menjadi inisiator hadirnya undang-undang tersebut tidak sungguh-sungguh menjalankan amanah tersebut padahal sudah diberi kesempatan oleh Presiden Jokowi untuk menempati posisi strategis sebagai Menteri Bappenas. Urusan pembangunan Umat tidak pernah menjadi program prioritas nasional" jelas Wahyudin.

Ia menambahkan, selain pesantren, perbaikan infrastruktur dan kualitas pendidikan madrasah juga jauh tertinggal dari sekolah-sekolah umum. Khususnya madrasah swasta yang dikelola oleh para ulama dan kyai sangat tidak diperhatikan dan amat memprihatinkan" sambungnya. "Persoalan guru-guru madrasah yang berstatus honorer bahkan ada yang hanya digaji tiga ratus ribu sebulan" kata Wahyudin.

Ia juga menyesalkan kinerja Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid yang tidak mampu mendorong program dan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan Umat.

“Semestinya sebagai orang yang besar di pesantren dan mengenyam pendidikan madrasah, Beliau harusnya tahu betul problematika yang dialami pesantren dan madrasah. Namun hingga saat ini tidak ada kontribusi nyata Beliau pada persoalan-persoalan umat tersebut,” sesal Wahyudin. Ia juga menambahkan bahwa salah satu benteng akidah umat selain pesantren dan madrasah adalah masjid.

“Sedikit sekali perhatian Wamenag pada persoalan peningkatan kualitas SDM pengelola masjid, penguatan kemandirian ekonomi berbasis masjid hingga perbaikan sarana dan prasarana tempat ibadah umat Islam tersebut" sambung Wahyudin, yang juga merupakan Pengurus Lembaga Ta'mir Masjid PBNU.

Karenanya FKPP meminta agar Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono segera mengevaluasi dan mengganti kedua kadernya di Kabinet Jokowi.

“Masih banyak kader-kader PPP yang berkualitas dan berkomitmen kuat kepada keumatan, yang mampu menunjukkan keberpihakannya pada Umat Islam" imbau Wahyudin.

“Ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban PPP kepada umat Islam yang telah setia memilih PPP. Dan akan jadi catatan manis untuk PPP sehingga dalam Pemilu 2024 umat Islam akan kembali mempercayakan aspirasinya melalui PPP" tutup Wahyudin.