Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

176 Filantropi Bermasalah, Kemensos Kudu Evaluasi Sistem Monitoringnya

Tori | Rabu, 10 Agustus 2022
 176 Filantropi Bermasalah, Kemensos Kudu Evaluasi Sistem Monitoringnya
anggota Komisi VIII DPR MF Nurhuda Yusro/Laman DPR RI
-

RN - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada 176 lembaga filantropi yang menyelewengkan dana sumbangan masyarakat seperti dilakukan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Atas temuan PPATK itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka meminta kepada Kementerian Sosial (Kemensos) membangun divisi baru atau sistem pengawasan baru terhadap lembaga filantropi.

Menurutnya, masalah serupa ACT ini memang diakuinya sudah terjadi sebelum Tri Rismaharini menjabat sebagai mensos. Untuk itu, ia merasa sistem yang ada saat ini harus dievaluasi.

BERITA TERKAIT :
Aliran Dana Kejahatan Rp 1 T, Bawaslu Seperti Kena Prank PPATK
Soal Info Dugaan Transaksi Mencurigakan Eks Wakil Ketua BPK, PPATK: Kami Kerja Berdasarkan Data Bukan Isu! Belum Ada Informasi Tersebut

"Untuk itu harusnya ada membangun mekanisme audit dan ada sanksi kalau misal ditemukan persoalan. Lembaga ini harus dibangun sistem monitoring," kata Diah dikutip dari website resmi DPR RI, Selasa (9/8/2022).

Sementara di sisi lain, anggota Komisi VIII DPR MF Nurhuda Yusro mengibaratkan kasus ACT seperti fenomena gunung es. 

"Sejak awal kami mengatakan, kasus ACT seperti gunung es. Di mana kelihatan besar, namun sebetulnya ada begitu banyak yang tak terungkap," katanya.

Ia menyampaikan, langkah Kemensos yang menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Menurutnya, tugas Kemensos tidak hanya sekedar memberikan izin, tapi harus punya kewenangan melakukan pengecekan.

"Harus ada kerja sama dengan pihak lainnya. Kemitraan dengan PPATK menjadi bagian penting untuk dilakukan karena harus dicek, apakah Kemensos menjadi lembaga yang cukup pemberi izin tanpa punya kewenangan menyelidiki detail? Kalau mereka nggak punya kewenangan kan menjadi lambat," tandasnya.